Tantangan Pendidikan di Papua Nugini

Ditulis oleh Fenna Eelkema

Pendahuluan

Papua Nugini adalah negara indah yang terdiri dari 600 pulau dan berpenduduk 10 juta jiwa. Ada lebih dari 800 bahasa berbeda yang digunakan di Papua Nugini, menjadikannya salah satu negara dengan bahasa paling beragam di dunia. Setelah dijajah oleh berbagai negara selama 250 tahun, Papua Nugini akhirnya merdeka pada tahun 1975. Sejak memperoleh kemerdekaan tersebut, Papua Nugini berupaya memberikan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas bagi anak-anaknya. Terlepas dari upaya-upaya ini, Papua Nugini masih menghadapi tantangan pendidikan, seperti rendahnya angka literasi, tingginya angka putus sekolah, dan kekurangan guru. Selain itu, sekolah tidak dapat diakses oleh semua anak karena alasan keuangan, kesehatan, atau geografis.

Pendidikan di Papua Nugini

Di Papua Nugini, perjalanan menuju penyediaan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas telah mengalami beberapa transformasi selama lima puluh tahun terakhir. Pada tahun 1973, tonggak penting dicapai dengan berdirinya sistem pendidikan nasional terpadu yang pertama. Sistem ini mengadopsi struktur 6+4+2, dimana siswa menyelesaikan enam tahun di sekolah dasar, empat tahun di sekolah menengah atas, dan terakhir, dua tahun di sekolah menengah nasional atau langsung masuk perguruan tinggi. Terlepas dari niatnya, sistem yang kaku ini membatasi otonomi siswa dalam pembelajarannya, dan sektor pendidikan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada tahun 1990an, Papua Nugini membentuk sistem pendidikan baru sebagai respons terhadap kebutuhan akan perubahan. Strukturnya diubah menjadi 3+6+4, dengan tiga tahun di sekolah dasar, enam tahun di sekolah menenangah pertama, dan empat tahun di sekolah menengah atas. Pergeseran ini bertujuan untuk menerapkan kurikulum berbasis hasil yang dirancang untuk menyelaraskan pendidikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, tantangan tetap ada, dan sistem pendidikan ini kesulitan mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu pada tahun 2021 terjadi transformasi lagi; struktur 1+6+6 yang baru diperkenalkan, menguraikan kurikulum yang dimulai dengan satu tahun Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini, diikuti oleh enam tahun pendidikan dasar dan tambahan enam tahun pendidikan menengah. Ciri khas dari struktur ini adalah mengadopsi kurikulum berbasis standar, menguraikan tolok ukur pembelajaran yang tepat bagi siswa dan memberikan pedoman yang jelas kepada pendidik untuk strategi pengajaran dan penilaian. Diharapkan struktur baru ini akan membantu meningkatkan pendidikan Papua Nugini bagi semua anak.

Tingkat literasi yang rendah

Rendahnya angka melek huruf di Papua Nugini telah menjadi kekhawatiran sejak lama; meskipun telah terjadi perbaikan dalam dua dekade terakhir, masih ada lebih dari tiga juta orang yang buta huruf. Pada tahun 2000, tingkat melek huruf adalah 57 persen; pada tahun 2010 sebesar 61%; dan pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 63 persen. Kombinasi keragaman bahasa dan sumber daya yang tidak memadai turut menyebabkan permasalahan yang sudah berlangsung lama ini.

Tingginya angka putus sekolah juga menjadi alasan rendahnya angka melek huruf. Sekitar seperempat anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun tidak bersekolah, dan tingkat transisi siswa sekolah dasar ke sekolah menengah pertama hanya 56%. Tekanan ekonomi/kemiskinan, tanggung jawab keluarga, atau sulitnya akses sekolah menjadi beberapa faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah.

Untuk menurunkan angka putus sekolah, beberapa sekolah menengah telah mulai menggunakan konsep FODE (Flexible Open Distance Education) atau Pendidikan Jarak Terbuka Fleksibel, yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar ruang kelas konvensional dengan fleksibilitas; siswa diperbolehkan untuk belajar sesuai keinginan mereka di komunitas mereka, sehingga membebaskan mereka dari keterbatasan pusat kota. Program ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan lebih dari 80.000 siswa kembali bersekolah.

Ingat: selalu ada sesuatu yang bisa membuat Anda tersenyum di dunia ini. Foto oleh Vika Chartier pada Unsplash

Kualitas pendidikan di daerah terpencil

Geografi Papua Nugini yang unik dan banyaknya daerah terpencil membuat penyediaan pendidikan berkualitas ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ini menjadi sulit. Kunci pendidikan yang berkualitas adalah guru yang berkualitas. Sayangnya, terdapat kekurangan guru di seluruh Papua Nugini; Kekurangan ini sangat parah bahkan menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 10.000 posisi pengajar yang kosong, dan sebagian besar lowongan tersebut berada di daerah terpencil. Menarik guru ke daerah-daerah terpencil terbukti merupakan perjuangan yang berat. Meskipun inisiatif-inisiatif seperti ‘tunjangan sekolah jarak jauh’ dan beasiswa telah dilakukan untuk mendorong para guru bekerja di daerah-daerah terpencil, rendahnya motivasi dan keengganan untuk bekerja di daerah-daerah terpencil telah berkontribusi pada kekurangan guru yang terus-menerus. Ada pula laporan guru yang berhak menerima tunjangan tersebut namun tidak menerimanya; hal ini membuat beberapa guru enggan melakukan pekerjaan terbaik mereka.

Banyak guru juga belum menerima pelatihan dalam jabatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana. Pemerintah selama ini mengandalkan donatur untuk membiayai, namun anggarannya tidak mencukupi. Selain itu, tidak ada struktur atau tempat pelatihan reguler untuk mendukung guru di sekolah. Saat ini, ketika sistem pendidikan sedang bertransformasi menjadi kurikulum berbasis standar 1+6+6, sangatlah penting bagi para guru untuk menerima pelatihan yang tepat agar dapat menerapkan kurikulum tersebut dengan tepat.

Masalah keuangan adalah alasan lain mengapa terjadi permasalahan di daerah terpencil. Keluarga-keluarga di daerah miskin dan terpencil seringkali tidak mampu membayar biaya sekolah, yang jumlahnya mencapai lebih dari setengah pendapatan mereka. Meskipun sebagian biaya sekolah dihapuskan oleh pemerintah pusat pada tahun 1993, sekolah masih mengenakan sejumlah biaya, sehingga menimbulkan hambatan keuangan yang menghambat akses yang adil terhadap pendidikan. Selain itu, kota-kota besar di wilayah perkotaan biasanya memiliki sekolah menengah setempat, sedangkan siswa di daerah terpencil sering kali bergantung pada sekolah berasrama provinsi; menyekolahkan anak Anda ke sekolah berasrama biasanya memerlukan biaya yang lebih besar, sehingga membuat keluarga tersebut mengalami kemunduran yang lebih signifikan.

Kemiskinan dan Pelayanan Kesehatan

Banyak anak di Papua Nugini menghadapi tantangan terkait kesehatan. Beberapa tantangan kesehatan ini berasal dari kemiskinan, yang secara tidak proporsional berdampak pada daerah terpencil dan pedesaan yang dimana 85 persen penduduknya tinggal.

Salah satu tantangan kesehatannya adalah cakupan imunisasi di Papua Nugini terhenti sekitar 60 persen selama hampir sepuluh tahun. Hal ini menempatkan anak-anak pada risiko terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan melalui vaksinasi. Selain itu, bagi banyak orang, sulitnya mengakses sanitasi dan air minum yang bersih; Hal ini membuat merka sulit untuk selalu menjaga kebersihan sehingga menyebabkan penyakit menular mudah menyebar di kalangan anak-anak.

Malnutrisi adalah masalah kesehatan lainnya di Papua Nugini, yang menjadi penyebab hampir separuh kematian balita. Hampir setengah dari seluruh anak berusia 6 hingga 59 bulan (5 tahun) mengalami pertumbuhan terhambat, yang mengindikasikan kekurangan gizi kronis selama periode kritis perkembangan. Stunting tidak hanya membahayakan peluang anak untuk bertahan hidup namun juga membahayakan kesehatan umum dan pertumbuhan kognitif anak, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang.

Permasalahan lainnya adalah, bagi banyak orang, fasilitas kesehatan tidak mudah diakses. Rasio dokter terhadap penduduknya adalah satu dokter untuk setiap 17.068 orang, dibandingkan dengan Australia misalnya yang rasionya adalah satu dokter untuk setiap 302 orang. Selain itu, 90% dokter berada di daerah perkotaan, sedangkan 85% penduduknya tinggal di daerah pedesaan, sehingga jumlah dokter di daerah pedesaan tersebut semakin sedikit. Anak-anak sering kali tinggal berjam-jam jauhnya dari klinik kesehatan terdekat, harus menempuh perjalanan yang sulit dengan berjalan kaki, naik perahu, atau menggunakan transportasi lokal yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya aksesibilitas ini memperburuk kesulitan anak-anak dalam memperoleh perawatan medis penting dan perawatan lainnya.

Karena letak geografisnya, Papua Nugini sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan angin topan. Peristiwa ini mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu layanan kesehatan, dan meningkatkan kerentanan yang ada.

Untuk mengatasi tantangan kesehatan ini, Papua Nugini harus fokus pada peningkatan layanan kesehatan umum, peningkatan cakupan imunisasi, promosi gizi yang lebih baik, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, dan penguatan kesiapsiagaan bencana. Dengan melakukan hal ini, Papua Nugini dapat mengambil langkah signifikan untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan menjanjikan bagi anak-anaknya.

Kesimpulan

Kesimpulannya, lanskap pendidikan di Papua Nugini ditandai dengan kemajuan dan tantangan yang terus-menerus. Sistem pendidikan telah mengalami banyak perubahan, dari struktur yang kaku menjadi pendekatan berbasis hasil. Penerapan struktur 1+6+6 baru-baru ini menunjukkan harapan untuk kurikulum yang lebih sukses. Namun, tantangan dalam pelatihan guru masih ada, yang mungkin berdampak pada hasil kurikulum baru ini.

Rendahnya angka literasi dan tingginya angka putus sekolah terus menghambat kemajuan. Inisiatif seperti Pendidikan Jarak Terbuka Fleksibel (FODE) telah menunjukkan potensi dalam mengatasi angka putus sekolah, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan setiap anak mempunyai kesempatan untuk belajar.

Kurangnya guru yang berkualitas, khususnya di daerah terpencil, menjadi kendala besar karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika ada guru yang berkualitas. Upaya untuk menarik guru ke wilayah ini cukup efektif namun tidak sepenuhnya berhasil.

Hambatan keuangan, masalah kesehatan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan juga menambah tantangan tersebut. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan lingkungan belajar yang lebih sehat dan sukses bagi anak-anak.

Papua Nugini telah mencapai kemajuan signifikan dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas. Meskipun perjalanan masih panjang, bangsa ini dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anaknya dengan berupaya dan bekerja sama dengan berbagai organisasi.

Sumber

Papua New Guinea, Education and Literacy. UNESCO. Retrieved from: https://uis.unesco.org/en/country/pg.

Musoke, F. Taking WASH to hard-to-reach schools in Papua New Guinea (2023) UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/stories/taking-wash-hard-reach-schools-papua-new-guinea.

Papua New Guinea; Education, UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/what-we-do/education.

Sanitation in PNG: Estimating impacts and investments required to meet targets (2022) UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/media/2886/file/Sanitation in PNG.pdf.

Kara, A. Challenges of rural schools highlighted (2017) LOOP. Retrieved from: https://www.looppng.com/png-news/challenges-rural-schools-highlighted-67895.

Transforming education through FODE (2023) LOOP. Retrieved from: https://www.looppng.com/png-news/transforming-education-through-fode-121794.

Papua New Guinea: Educational System – overview, Education State University. Retrieved from: https://education.stateuniversity.com/pages/1166/Papua-New-Guinea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html.

Devette-Chee, K. Illiteracy: A growing concern in Papua New Guinea (2021) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/images/Publications/Spotlight_Vol_14_Issue_7.pdf.

Goro, J. Is Papua New Guinea ready to implement the new 1+6+6 basic education system? (2021) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/index.php/news-events/research-corner/226-is-papua-new-guinea-ready-to-implement-the-new-1-6-6-basic-education-system.

Children in Papua New Guinea; a fair chance for every child, UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/children-papua-new-guinea.

Papua New Guinea; Health and Human wellbeing (2013) World Vision. Retrieved from: https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/global-education-png-nutrition.pdf?sfvrsn=2089ee3c_2.

Papua New Guinea tackling the maternal health crisis (2011) The New Humanitarian. Retrieved from: https://www.thenewhumanitarian.org/report/94352/papua-new-guinea-tackling-maternal-health-crisis.

Teacher shortage in PNG hurting rural students (2016) Radio New Zealand. Retrieved from: https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/302786/teacher-shortage-in-png-hurting-rural-students.

Devette-Chee, K. The challenges teachers in Papua New Guinea continue to face (2022) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/images/Publications/Spotlight_Vol_15_Issue_1.pdf.

featured image Bendera Papua Nugini. “Kumul” terbang tinggi pada 16 September 2022 melintasi Southern Cross. Foto oleh Spencer Wungin pada Unsplash

Educational challenges in Papua New Guinea

Written by Fenna Eelkema

Introduction

Flag of Papua New Guinea. Kumul Flying high on the 16th of September 2022 across the Southern Cross. Photo by Spencer Wungin on Unsplash

Papua New Guinea is a beautiful country consisting of 600 islands and a population of 10 million. There are more than 800 different languages used in Papua New Guinea, making it one of the world’s most linguistically diverse nations. After being colonised by various countries for 250 years, Papua New Guinea finally gained independence in 1975. Since gaining this independence, Papua New Guinea has been on a quest to provide accessible and quality education for its children. Despite these efforts, Papua New Guinea still faces educational challenges, such as a low literacy rate, a high drop-out rate, and a teacher shortage. Additionally, school is not accessible to all children due to financial, health, or geographical reasons.

Education in Papua New Guinea

In Papua New Guinea, the journey towards providing accessible and quality education has undergone several transformations over the past fifty years. In 1973, a significant milestone was achieved with the establishment of the first national unified education system. This system adopted the structure of 6+4+2, wherein students completed six years in primary school, four years in high school, and lastly, two years in either a national high school or directly entering colleges. Despite its intentions, this rigid system limited students’ autonomy over their learning, and the education sector still fell short of achieving wanted goals.

In the 1990s, Papua New Guinea established a new educational system in response to the need for change. The structure was changed to 3+6+4, with three years in elementary school, six years in primary school, and four years in secondary school. This shift aimed to implement an outcomes-based curriculum designed to align education with desired learning objectives. However, challenges persisted, and this education system struggled to meet wanted goals.

Therefore in 2021, there was another transformation; the new 1+6+6 structure was introduced, outlining a curriculum that begins with one year of Early Child Education and Development, followed by six years of primary education and an additional six years of secondary education. A distinctive feature of this structure is adopting a standards-based curriculum, outlining precise learning benchmarks for students and providing educators with clear guidelines for teaching and assessment strategies. Hopefully, this new structure will help improve Papua New Guinea’s education for all children.

Low literacy rate

The low literacy rate in Papua New Guinea has been a concern for a long time; while there has been some improvement over the last two decades, still more than three million people are illiterate. In 2000, the literacy rate was 57 per cent; in 2010, it was 61%; and in 2015, it was 63 per cent. The combination of linguistic diversity and insufficient resources has contributed to this long-standing problem.

The high dropout rates are another reason for the low literacy rate. Around a quarter of children aged 6 to 18 are out of school, and the rate of primary school students transitioning into lower secondary school is only 56%. Economic pressure/poverty, family responsibility, or inaccessible schools are some factors that lead students to drop out.

To hopefully lower the drop-out rate, some high schools have started using the FODE (Flexible Open Distance Education) concept, which allows students to pursue their education beyond the confines of the conventional classroom setting with flexibility; students are allowed to study at their own pace within their communities, liberating them from the limitations of urban centres. This program has seen promising results, with over 80,000 students returning to education.

Remember: there is always something to smile about in the world. Photo by Vika Jordanov on Unsplash

Quality education in remote areas

Papua New Guinea’s unique geography and many remote areas make providing quality education to these hard-to-reach regions hard. The key to quality education is quality teachers. Unfortunately, there is a teacher shortage in all of Papua New Guinea; this shortage is so dire that it has even led to instances where children were left without a school to attend. In 2016, approximately 10,000 teaching positions were vacant, with the majority of these vacancies being in remote areas. Drawing teachers to these remote areas has proven to be a considerable struggle. While initiatives like ‘remote school allowances’ and scholarships have been established to encourage teachers to work in these remote regions, poor motivation and reluctance to work in these areas have contributed to persistent teacher shortages. There are also reports of teachers who were entitled to these allowances but did not receive them; this discouraged some teachers from doing their best work.

Many teachers have also not been receiving in-service training. This is due to a lack of funding. The government has been relying on donors to finance, but the budget is inadequate. Furthermore, there are no structures or regular training posts to support teachers in schools. Now that the educational system is transforming into the 1+6+6 standards-based curriculum, it is imperative that teachers receive the proper training to implement the curriculum accordingly.

Financial problems are another reason why there are issues in remote areas. Families in poor, remote areas often cannot afford school fees, which can amount to more than half of their earnings. While some school fees were abolished by the national government in 1993, schools continue to charge some fees, leading to a financial barrier that hinders equitable access to education. Additionally, sizeable towns in urban areas usually have local secondary schools, whereas students in remote areas often rely on provincial boarding schools; sending your child to a boarding school typically costs more money, which puts the families at an even more significant setback.

Poverty and Health Care

Many children in Papua New Guinea are dealing with health-related challenges. Some of these health challenges stem from poverty, disproportionately affecting remote and rural areas where 85 per cent of the population lives.

One of the health challenges is that the immunisation coverage in Papua New Guinea has been stuck around 60 per cent for nearly ten years. This places children at unnecessary risk of preventable diseases that could be controlled through vaccinations. Additionally, for many individuals, it is hard to access clean sanitation and safe drinking water; this makes it hard always to practice good hygiene leading to contagious diseases easily spread among children.

Malnutrition is another health issue in Papua New Guinea, the underlying cause of almost half of all under-five deaths. Nearly half of all the children aged 6 to 59 months (5 years) suffer from stunted growth, indicating chronic undernutrition during critical developmental periods. Stunting not only endangers a child’s chance of survival but is also harmful to a child’s general health and cognitive growth, which could lead to long-lasting negative consequences.

Another issue is that, for many people, healthcare facilities are not easily accessible. The ratio of doctors to people is one doctor for every 17,068 people, compared to, for instance, Australia, where the ratio is one doctor for every 302 people. Additionally, 90% of the doctors are based in urban areas, whereas 85% of the population lives in rural areas, leaving these rural areas with even fewer doctors. Children often reside hours away from the nearest health clinic, facing difficult journeys on foot, by boat, or by unreliable local transportation. This lack of accessibility worsens children’s difficulties obtaining crucial medical care and other treatments.

Because of its geographical location, Papua New Guinea is frequently subjected to natural disasters such as earthquakes, volcanic eruptions, floods, landslides, tsunamis, and cyclones. These events threaten people’s health, disrupt healthcare services, and increase existing vulnerabilities.

To address these health challenges, Papua New Guinea must focus on improving general health care, raising immunisation coverage, promoting better nutrition, improving healthcare accessibility, and strengthening disaster preparedness. By doing so, Papua New Guinea can make significant steps toward ensuring a healthier and more promising future for its children.

Conclusion

To conclude, Papua New Guinea’s educational landscape is marked by progress and persistent challenges. The educational system has undergone many changes, from a rigid structure to an outcomes-based approach. The recent adoption of the 1+6+6 structure shows promise for a more successful curriculum. Still, challenges in teacher training remain, which may impact the outcome of this new curriculum.

Low literacy rates and high dropout rates continue to hinder progress. Initiatives like Flexible Open Distance Education (FODE) have shown potential in addressing dropout rates, but more needs to be done to ensure every child has an opportunity to learn.

The shortage of qualified teachers, particularly in remote areas, presents a significant obstacle because quality education can only happen with quality teachers. Efforts to attract teachers to these regions have been somewhat effective but not wholly successful.

Financial barriers, health issues, and insufficient access to healthcare have added to the challenge. Addressing these challenges is crucial for ensuring a healthier and more successful learning environment for children.

Papua New Guinea has made significant progress in providing accessible and quality education. Although there is still a long road ahead, the nation can create s brighter future for its children by putting in the effort and working with various organisations.

Sources