(Indonesian) Educational Challenges in Bangladesh

Tantangan Pendidikan di Bangladesh: Akibat dan Tren Masa Depan Dari Pekerja Anak

Ditulis oleh Anna Kordesch

Diterjemahkan oleh Viona Violetta Sugianto

 

Para Wanita yang bekerja di pabrik garmen – Foto oleh Maruf Rahman dari Pixabay

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melaporkan bahwa Bangladesh menempati posisi sebagai pengekspor garmen siap pakai terbesar kedua di dunia, yang berkontribusi atas sekitar 6.4% ekspor global garmen di 2020. Akan tetapi, kesuksesan dalam bidang ekonomi ini memiliki konsekuensi yang besar, karena anak-anak berusia 5-17 tahun seringkali tereksploitasi dan dipekerjakan secara ilegal di industri garmen Bangladesh. Kegiatan nonetik ini tidak hanya menghambat mereka dari pendidikan tapi juga menutup kesempatan mereka di masa depan. Tanpa akses terhadap pendidikan dasar, anak-anak ini terpaksa bekerja dengan gaji yang rendah di pabrik, mengurangi kesempatan untuk mendapatkan kemampuan yang mengarahkan mereka ke pekerjaan dengan gaji yang lebih baik di masa depan. Alhasil, mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan pekerjaan bergaji rendah, memperparah lingkaran pekerja anak. Ketidakadaan pendidikan yang berkualitas juga menghambat anak-anak ini dari potensi mereka dan dari kesempatan untuk bebas dari pekerjaan ilegal serta memaksa fisik.

Sebagai pelanggan yang sadar, adalah penting untuk mempertimbangkan seluruh rantai pasok dari pakaian yang kita beli, termasuk dari proses produksinya dan mengakui kemungkinan konsekuensi dari keputusan kita dalam membeli sesuatu. Kita harus ‘bertanya’ apakah kaos yang kita beli telah diproduksi secara etis dan apakah pekerja anak ikut terlibat. Memikirkan kembali pertanyaan ini dapat berkontribusi dalam memberikan ratusan anak di Bangladesh kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas dan bebas dari rantai kemiskinan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan isu dari pendidikan tidak merata di Bangladesh, yang diperparah oleh adanya pekerja anak dan kurangnya kebijakan pemerintah dalam memberantas pekerja anak.

 

Sejarah Singkat Kemiskinan di Bangladesh

Setelah mendapatkan kemerdekaan di 1971, Bangladesh mengalami berbagai tantangan dengan 80% populasinya berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi, seiring tahun, pemerintah telah menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi pengembangannya. Alhasil, angka kemiskinan pun telah berkurang dari 80% menjadi 24.3%, yang berarti sekitar 35 juta orang di Bangladesh masih berada di bawah garis kemiskinan (UNESCO,2009).

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah dibantu dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang didorong oleh kebijakan makroekonomi dan peningkatan dalam ekspor garmen siap pakai. Hasilnya, angka kemiskinan secara keseluruhan telah berkurang dari 13.47% di 2016 menjadi 10.44% di 2022. (Dhaska Tribune, 2022).

Terlepas dari pencapaian ini, tren baru-baru ini menunjukkan adanya kelambatan dalam pengurangan angka kemiskinan di Bangladesh. Terlebih lagi, efek dari kebijakan pengurangan kemiskinan juga tidak rata antara daerah maju dan pinggiran, karena tengah mengalami urbanisasi yang sangat cepat. Ini menunjukkan walaupun adanya kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, tantangan tetap ada dalam memastikan pengurangan kemiskinan rata di seluruh daerah.

Walaupun Bangladesh telah mengalami peningkatan ekonomi secara cepat dan termasuk negara berkembang tercepat, ketidaksamaan pendapatan masih signifikan dan menjadi isu utama. Bahkan faktanya, ketidaksamaan pendapatan di Bangladesh telah mencapai tingkat tak terduga sejak 1972. Walaupun ada pertumbuhan di industri ekspor garmen siap pakai, keuntungan dari sektor ekonomi ini belum merata, mengakibatkan ranking yang rendah (133 dari 189 negara di Index Pembangunan Manusia).

Salah satu indikator utama dari ketidaksamaan pendapatan ini adalah pendapatan yang kontras antara populasi terbawah 40% dengan teratas 10%. Bagian pendapatan bagian populasi terbawah 40% hanya berupa 21% sedangkan yang teratas 10% menikmati bagian yang jauh diatas 21%, hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan di pembagian kekayaan (World Bank, 2023). Perbedaan dalam pembagian pendapatan ini menunjukkan perlunya mengatasi isu ini di Bangladesh, karena mengakibatkan tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Upaya untuk mengatasi isu ini harus berupa komprehensif yang mempertimbangkan faktor seperti kebijakan ekonomi, program kesejahteraan sosial, dan intervensi yang bertarget untuk memastikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh populasi secara merata.

 

Pekerja Anak di Bangladesh

Ketidakmerataan dan perbedaan pendapatan di Bangladesh sangat berefek terhadap pendidikan anak-anak di seluruh bangsa. Pekerja anak sayangnya dapat terlihat di berbagai area di Bangladesh, terutama di area pinggiran dimana angka kemiskinan tinggi dan akses terhadap pendidikan terbatas. Daerah seperti Chittagong, Rajshahi, dan Syllhet terutama memiliki angka pekerja anak yang tinggi karena terletak di pinggiran Bangladesh, menunjukkan ketidakmerataan dalam negeri seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Kemiskinan yang berasal dari ketidakseimbangan ini menghasilkan konsekuensi besar bagi anak-anak Bangladesh, yang terpaksa harus terlibat dalam pekerjaan ilegal untuk mengatasi kemiskinan. Sekitar 3 dari 5 anak-anak bekerja di sektor agrikultur, sedangkan 14.7% bekerja di sektor industri, dan 23.3% sisanya bekerja dalam jasa (Global People Strategist, 2021). Walaupun pemerintah Banglades telah meratifikasi Konvensi Organisasi Pekerja

Internasional di 2022 awal, yang dengan jelas menetapkan batas minimum usia pekerja di Pasal 138, anak-anak di Bangladesh terus menjadi subjek dalam berbagai bentuk pekerja anak, termasuk eksploitasi seksual secara komersil dan pekerja paksa dalam aktivitas seperti mengeringkan ikan dan produksi batu bata.

Salah satu aspek yang bermasalah adalah Undang-Undang Pekerja Bangladesh tidak berlaku untuk sektor informal, dimana kebanyakan pekerja anak berada. Laporan kekerasan terhadap pekerja anak di berbagai sektor, termasuk pekerjaan domestik telah didokumentasi. Di 2018, lebih dari 400,000 anak-anak terlibat dalam pekerjaan domestik di Bangladesh, dengan anak perempuan sering disalahgunakan oleh atasan mereka. Terlebih lagi, berbagai laporan menunjukkan bahwa dari Januari hingga November 2012, 28 anakanak telah disiksa dalam bekerja sebagai asissten rumah tangga (ART). (Global People Strategist, 2021).

Anak-anak ini terpaksa harus bekerja di sektor formal dan informal demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka, mereka juga hamper tidak mungkin kembali bersekolah. Sebuah laporan dari UNICEF menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 14 yang putus sekolah bekerja rata-rata 64 jam per minggunya. Sebagai perbandingan, undangundang pekerja Eropa membatasi jam kerja hingga 48 jam per minggunya termasuk jam lembur. (UNICEF,2021)

Mengunjungi sekolah Subornogram untuk anak-anak Dalit Cobbler.

Matthew Becker, 2012 Peace Fellow, Subornogram Foundation, Sonargaon, Bangladesh

 

Gambaran Keadaan Pendidikan Sekarang

Masalah mendapatkan Pendidikan di Bangladesh menunjukkan ketidaksamaan yang signifikan, yang berasal dari ketidaksamaan structural dalam negeri dan berbagai kelemahan pemerintahan dalam sektor Pendidikan.

Angka partisipasi sekolah juga menunjukkan perbedaan yang ada, dengan 10% anak-anak berusia SD tidak bersekolah. Dibandingkan anak berusia SD di Bangladesh, perbedaan yang paling besar dapat terlihat diantara anak-anak yang termiskin dan terkaya, yang bisa dihubungkan dengan ketidaksamaan secara keseluruhan antara rumah tangga di dalam negeri. Perbedaan ini juga turut dibahas dalam laporan UNICEF 2019 yang menyatakan bahwa angka kelulusan untuk tingkat SMP adalah 50% untuk anak yang terkaya dan hanya 12% untuk yang termiskin (UNICEF, 2019).

Pemerintahan Bangladesh telah berupaya untuk mengatasi ketidaksamaan dalam

Pendidikan di tingkat SD melalui program transfer tunai bersyarat untuk anak-anak golongan miskin, yang mengcover 40% dari murid-murid daerah terpencil. Akan tetapi, program ini melewatkan beberapa bagian anak golongan miskin, walaupun mereka memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Program ini namun berhasil meningkatkan pendaftaran SD, dengan

7.8 juta anak-anak mendapatkan subsidi masing-masing $1.

Terlepas dari itu, karena pengambilan Keputusan yang bias yang lebih mementingkan nonmiskin, pengeluran pemerintah terhadap pendidikan dialokasikan dengan tidak merata, dengan 68% dari total pengeluaran untuk golongan non-miskin, walaupun golongan ini mewakili 50% dari populasi usia anak SD. (World Bank, 2018) Statistik ini menunjukkan bahwa walaupun adanya usaha dari pemerintah untuk memperbaiki kesempatan mendapatkan pendidikan di Bangladesh, kenyataannya menggambarkan hal yang berbeda, dengan anak-anak di daerah terpencil terus mengalami kekurangan dalam pemerintahan pendidikan nasional.

 

Kesimpulan

Pendeknya, pendidikan berkualitas penting dalam menghapus kemiskinan dan memberikan anak-anak kesempatan dalam kehidupan yang lebih baik. Membantu anak-anak untuk terlepas dari pekerja anak, membutuhkan penekanan dalam pengurangan di kemiskinan keluarga. Hanya dengan pendidikan berkualitas yang tersedia bagi seluruh anak terlepas dari latar belakang sosio-ekonomi mereka yang dapat memastikan generasi masa depan Bangladesh berhasil di bawah program bantuan pemerintah. Tujuan utama dari pemerintah Bangladesh seharusnya adalah untuk melindungi anak-anak dari efek berkelanjutan pekerja anak dan memastikan pendidikan berkualitas mereka.

Solusi pertama untuk memitigasi pendidikan berkualitas yang tidak merata adalah dengan memperluas kebijakan pemerintah yang kemudian memastikan inklusi keuangan dari yang terpinggirkan. Menerapkan kebijakan makroekonomi yang memprioritaskan kualitas pendidikan. Lebih banyak transparansi dalam alokasi sumber daya pendidikan dapat “memaksa” pemerintah Bangladesh untuk menerapkan perspektif utilitarian. Alokasi sumber daya yang baru ini dapat mengenalkan ketertarikan lebih dalam infrakstruktur seperti rekrutmen angka guru yang cukup di sekolah.

Cara tambahan lainnya untuk mengatasi isu ini adalah dengan pemerintah Bangladesh untuk lebih efektif mempromosikan kesadaran akan pentingnya pendidikan berkualitas. Kampanye kesadaran ini seharusnya tidak hanya mentargetkan area yang maju, tapi juga memprioritaskan area yang terpencil di mana angka kemiskinan terbilang tinggi.

Terlebih lagi, sebelum meningkatkan kesadaran, pemerintah Bangladesh harus fokus dalam menyediakan infrakstruktur yang dibutuhkan yang membantu orang-orang dalam mendapatkan informasi pendidikan. Ini juga termasuk menyelesaikan akar permasalahan dari kemiskinan dalam negeri untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak tidak terpaksa menjadi pekerja dan sebaliknya bisa mendapatkan kesempatan pendidikan dan merasakan masa kecil yang normal.

Memastikan tiap anak memiliki kesempatan untuk pendidikan berkualitas dan lingkungan yang aman merupakan hal yang terpenting.

 

Rujukan

UNESCO. 2009. “Governance and Education Inequality in Bangladesh.” Accessed April 16, 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180086/PDF/180086eng.pdf.multi#.

 

UNICEF. 2021. “The future of 37 million children in Bangladesh is at risk with their education severely affected by the COVID-10 pandemic.” Accessed April 14, 2023.

https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/future-37-million-childrenbangladesh-risk-their-education-severely-affected-covid.

 

UNICEF. n.d. “The Challenge.” Accessed April 2023. https://www.unicef.org/bangladesh/en/education.

 

Global People Strategist. 2021. “Facts About Child Labor in Bangladesh.” Accessed April 13 2023. https://www.globalpeoplestrategist.com/title-facts-about-child-labor-in-bangladesh/.

 

Hosen, Aoulad, S.M. Mujahidul Islam, and Sogir Khandoker. 2010. “Child Labor and Child Education in Bangladesh: Issues, Consequences and Involvements.” International Business Research Issues 3, no. 2: 1-8.

 

Dhaka Tribune. 2022. “Report: 35m Bangladeshis still live below poverty line.” Accessed April 13, 2023. https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/22/report-35m-bangladeshisstill-live-below-poverty-line.

 

World Bank. 2023. “Poverty & Equity Brief.” Accessed April 10, 2023.

https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_BGD.pdf.

 

Bureau of International Labor Reports. 2021. “Child Labor and Forced Labor Reports.” Accessed April 10, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/childlabor/bangladesh.

 

UNICEF. 2019. “Bangladesh Education Fact Sheets 2020.” Accessed April 13, 2023.

file:///Users/annakordesch/Downloads/Bangladesh-Education-Fact-Sheets_V7%20(1).pdf.

 

World Bank. 2018. “National Education Profile.” Accessed April 14, 2023.

https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Bangladesh.pdf.

 

(Indonesian) Educational Challenges in USA

Tantangan Pendidikan di Amerika Serikat

Ditulis oleh Dimitrios Chasouras & Jimena Villot Lopez

 

Pendahuluan

Amerika Serikat adalah salah satu negara terkaya di dunia, dengan PDB mencapai 25 triliun dolar AS pada tahun 2022.i Namun, pada tahun 2020, pengeluaran untuk pendidikan hanya sebesar 12,7% dari total belanja pemerintah.ii Alokasi anggaran ini mencerminkan sistem pendanaan sekolah di AS, di mana dukungan keuangan berasal dari pendapatan pemerintah dan sumber daya lokal, yang mengikat anggaran sekolah pada masing-masing distrik. Model pendanaan seperti ini menciptakan kesenjangan besar dalam akses pendidikan bagi siswa. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih makmur, dengan tingkat kemiskinan yang rendah, mendapatkan dana jauh lebih besar per siswa dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah yang kurang mampu secara ekonomi. Dampak dari kesenjangan ini semakin terlihat nyata dalam kehidupan siswa dan capaian akademik mereka.

 

Isu lain yang dibahas dalam artikel ini adalah maraknya kekerasan bersenjata di sekolah, yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan di Amerika Serikat. Terbatasnya sumber daya dan meningkatnya kekhawatiran akan keamanan akibat kekerasan bersenjata menciptakan ancaman yang kompleks terhadap kesejahteraan dan keselamatan siswa di seluruh negeri. Kedua isu ini akan dibahas secara terpisah, dengan menguraikan kompleksitas yang menyertainya serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya, atau setidaknya meminimalkan dampaknya. Penting untuk diingat bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam perkembangan anak, sehingga permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius. Dukungan dari pemerintah dan otoritas lokal juga sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komprehensif—seperti perencanaan anggaran, peningkatan sistem keamanan, dan layanan kesehatan mental—demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun etnis.

 

Kekerasan Senjata Api dan Dampaknya di Sekolah

Dengan sekitar 50% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu senjata api terdaftar, serta lonjakan besar dalam produksi senjata,iii kasus kekerasan bersenjata meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir—baik di lingkungan rumah maupun ruang publik, termasuk area sekolah. Insiden-insiden ini mencakup bunuh diri, penyerangan, hingga penembakan massal di sekolah, dan telah menjadikan senjata api sebagai penyebab utama kematian anak-anak dan remaja. Sekitar 76% penembakan di sekolah dilakukan oleh siswa yang memperoleh senjata dari rumah sendiri atau kerabat dekat.iv Dibandingkan negaranegara berpenghasilan tinggi lainnya, anak-anak usia 5–14 tahun di AS memiliki kemungkinan 21 kali lebih tinggi untuk menjadi korban tembakan, sementara remaja usia 15– 24 tahun berisiko 23 kali lebih besar.v Setiap tahunnya, sekitar 4.000 anak dan remaja (usia 0–19 tahun) tewas tertembak, dan 15.000 lainnya mengalami luka—rata-rata 53 anak tertembak setiap hari. Data tersebut menggarisbawahi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dan kompleks, yang berdampak luas terhadap kehidupan anak-anak, remaja, dan orang dewasa di Amerika Serikat. Dampak kekerasan bersenjata tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh keluarga, teman dekat, dan para saksi. Para penyintas kerap mengalami gangguan psikologis seperti rasa takut yang berkepanjangan dan PTSD (post-traumatic stress disorder)vi, yang dapat memicu perilaku agresif maupun penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba.

 

Untuk mengatasi kekerasan senjata di sekolah, beberapa negara bagian di AS telah membuat undang-undang yang mengizinkan orang-orang tertentu membawa senjata di area sekolah— bahkan dalam beberapa kasus, hal ini diwajibkan.vii Meskipun begitu, sekolah, kampus, dan universitas tetap memiliki hak untuk menetapkan aturan sendiri terkait keamanan senjata, misalnya apakah staf sekolah boleh membawa senjata atau tidak. Namun karena jumlah kasus terus meningkat, pemerintah daerah tetap mendorong kebijakan semacam ini. Sebagian besar upaya yang dilakukan selama ini bersifat reaktif atau hanya merespons setelah kejadian terjadi. Contohnya seperti membuat poster atau kampanye visual, melibatkan orang dewasa dan teman sebaya dalam kegiatan pendampingan.viii Dari semua pendekatan itu, solusi berbasis komunitas dianggap paling cocok karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah atau wilayah. Sayangnya, tidak semua daerah punya cukup dana untuk menjalankan program seperti ini.

 

Dampak dari kebijakan dan program yang telah disebutkan sebelumnya belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap kasus kekerasan senjata di sekolah. Sebagian besar siswa justru merasa semakin terancam dan tidak aman.ix Sekolah-sekolah yang menerapkan program keamanan senjata, mengizinkan kepemilikan senjata, atau melibatkan aparat keamanan menghadapi beban biaya tambahan yang sulit mereka tanggung. Sementara itu, siswa yang mengikuti simulasi penembakan mengalami tekanan mental yang lebih besar, seperti depresi, stres, kecemasan, dan rasa takut akan kematian.

 

Beberapa peneliti justru menemukan bahwa undang-undang kepemilikan senjata yang lebih ketat dapat memberikan dampak positif, seperti berkurangnya jumlah siswa yang bolos sekolah karena merasa tidak aman, siswa yang membawa senjata, dan siswa yang terluka akibat kekerasan.x

 

Namun, tantangan dan solusi terkait kekerasan senjata ini tidak berdampak secara merata pada semua kelompok siswa.xi Misalnya, remaja kulit hitam 17 kali lebih mungkin meninggal karena pembunuhan dan 13 kali lebih mungkin dirawat di rumah sakit akibat penyerangan bersenjata dibandingkan remaja kulit putih. Sementara itu, remaja Latinx 2,7 kali lebih mungkin meninggal karena pembunuhan.xii Statistik ini tetap berlaku bahkan di negara bagian dan kota yang sama, menunjukkan bahwa beberapa kelompok etnis menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Kebijakan yang tidak merata dan kurangnya investasi di wilayahwilayah tertentu telah membuat komunitas Afrika-Amerika dan Latinx kesulitan menjalankan program-program di atas atau memberi pendampingan bagi korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kemiskinan, dan pengangguran—yang justru memperparah kasus kekerasan senjata dalam beberapa tahun terakhir.xiii

 

Grafik dari CDC, Wonder.

 

Meski undang-undang keamanan senjata telah diterapkan, siswa Afrika-Amerika justru cenderung merasa lebih terancam dengan keberadaan senjata dan aparat keamanan di lingkungan sekolah dibandingkan kelompok lainnya.xiv Sebaliknya, siswa kulit putih— meskipun memiliki risiko kematian akibat kekerasan bersenjata yang lebih rendah—lebih rentan mengalami bunuh diri jika terdapat senjata api di rumah atau di lingkungan sekolah. Kekerasan senjata jelas menjadi tantangan bagi siswa di seluruh Amerika Serikat, namun setiap komunitas dan kelompok etnis mengalami bentuk dan tingkat ancaman yang berbedabeda. Perbedaan ini berdampak nyata pada performa sekolah secara keseluruhan, termasuk dalam hal kehadiran, nilai ujian, tingkat kelulusan, rasa aman, dan persepsi terhadap ancaman.

 

Dampak Kekurangan Dana terhadap Proses Pembelajaran

Guru-guru berdemonstrasi sebagai protes untuk pendanaan pendidikan di Los Angeles. Foto oleh LaTerrian McIntosh di Unsplash.

 

Sejak abad ke-19 di Amerika Serikat, sekolah-sekolah umum sebagian besar didanai melalui sumber-sumber lokal dan negara bagian, dengan sumber utama pendanaan lokal berasal dari pajak properti yang dibayar oleh distrik sekolah di setiap komunitas.xv Ini berarti bahwa uang yang digunakan untuk mendanai sebuah sekolah di distrik tertentu berasal dari pajak properti yang dibayar oleh pemilik rumah di distrik yang sama. Keuntungannya adalah bahwa sistem ini memastikan kontrol lokal, yang berarti anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas khusus sekolah-sekolah di masing-masing distrik. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan.

 

Pendanaan pendidikan sangat bergantung pada pajak properti, yang mengakibatkan kesenjangan antara sekolah-sekolah di kawasan kaya dan kurang mampu. Model pendanaan ini telah membuat banyak sekolah kesulitan untuk menyediakan sumber daya dan peluang yang dibutuhkan oleh siswa. Sekolah-sekolah di lingkungan kaya, atau bahkan yang memiliki lebih sedikit siswa berpenghasilan rendah, menerima pendanaan yang jauh lebih besar per siswa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang memiliki jumlah siswa berpenghasilan rendah yang lebih besar. Sebagai contoh, pada tahun 2020 di Illinois, Golfview Elementary School melayani 550 siswa, di mana 86% di antaranya dianggap berpenghasilan rendah. Di sisi lain, Algonquin Lakes Elementary memiliki 425 siswa, dengan kurang dari 50% di antaranya yang berpenghasilan rendah, dan Algonquin menerima lebih dari $2.000 lebih banyak per siswa dibandingkan dengan

Golfview setiap tahunnya.xvi Hal ini berarti bahwa kebutuhan pendidikan anak-anak di Algonquin memiliki kemungkinan lebih besar untuk terpenuhi, meningkatkan pengalaman pendidikan mereka, sementara siswa di Golfview menghadapi ketertinggalan yang signifikan.

 

Salah satu konsekuensi lain dari kesenjangan pendanaan di berbagai daerah adalah kompensasi yang tidak memadai yang diterima oleh pendidik di sekolah-sekolah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, banyak guru yang bekerja di beberapa pekerjaan sekaligus. Tuntutan untuk mendapatkan upah yang layak semakin keras karena pendidik yang berdedikasi perlu dapat mengalokasikan seluruh energi mereka untuk pekerjaan mereka, bukan khawatir tentang stabilitas keuangan mereka. Ini lebih dari sekadar kompensasi yang adil.

 

Kekurangan guru menyebabkan masalah yang lebih besar di sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah yang lebih kaya, dengan siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi, cenderung mempekerjakan guru yang lebih berpengalaman dan berkualitas, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak biaya. Sejak pandemi, sekolah-sekolah kesulitan untuk merekrut guru yang berkualitas, dan sebagian besar sekolah dengan siswa berpenghasilan rendah tidak mampu membayar gaji guru yang berpengalaman, yang sangat mengurangi jumlah pelamar potensial untuk posisi guru.xvii Karena hal ini, beberapa negara bagian mulai merendahkan persyaratan kualifikasi, memungkinkan guru yang tidak bersertifikat untuk mengisi posisi yang kosong, yang berdampak pada pendidikan anak-anak. Christopher Blair, mantan pengawas Bullock County, Alabama, dikutip pada 2022 menyatakan bahwa “ketika Anda memiliki guru yang tidak bersertifikat, darurat, atau kurang berpengalaman, siswa berada di kelas yang tidak akan memberikan tingkat ketelitian dan pengalaman kelas yang seharusnya mereka dapatkan.”xviii

 

Konsekuensi dari kekurangan guru ini meluas hingga ke kelas yang terlalu padat, yang menyulitkan guru untuk memberikan perhatian dan dukungan secara individu kepada siswa. Pada 2022, CNN mengunjungi sebuah sekolah di luar Phoenix, di mana seorang guru melaporkan harus mengajar lebih dari 70 siswa di kelas biologi-nya.xix Hal ini memberikan dampak negatif bagi siswa, karena menghambat perhatian yang lebih personal, tetapi juga bagi guru, karena bisa menyebabkan kelelahan dan stres karena harus fokus pada begitu banyak siswa sekaligus. Selain itu, buku pelajaran yang sudah usang dan kekurangan perlengkapan kelas tetap menjadi masalah yang sering ditemui di sekolah-sekolah dengan dana terbatas.

 

Seperti yang terlihat dari analisis sebelumnya, model pendanaan untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan yang serius dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di seluruh negeri. Model ini memiliki keuntungan, seperti kontrol lokal dan sumber pendapatan yang konsisten bagi komunitas, namun kelemahannya jauh lebih besar. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih kaya atau yang memiliki lebih sedikit siswa berpenghasilan rendah menerima dana yang jauh lebih besar per siswa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Perbedaan finansial ini menyebabkan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan peluang, yang pada gilirannya memperparah ketidaksetaraan pendidikan.

 

Masalah mendesak lain yang muncul akibat kurangnya dana adalah kompensasi yang tidak memadai untuk guru, yang memaksa mereka untuk bekerja di beberapa pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk fokus sepenuhnya pada pengajaran. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit guru berpengalaman yang akan memilih bekerja dalam kondisi seperti itu dan lebih memilih sekolah yang lebih kaya atau beralih ke pekerjaan di bidang lain. Akibatnya, sekolah-sekolah dengan jumlah siswa berpenghasilan rendah yang lebih banyak akan kesulitan mempertahankan guru yang berkualitas. Ditambah dengan kelas yang terlalu padat, buku pelajaran yang sudah usang, dan kekurangan perlengkapan, masalah-masalah ini secara keseluruhan menimbulkan tantangan besar bagi pendidikan siswa di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat. Menutup kesenjangan pendanaan dan mengatasi kekurangan guru adalah langkah penting untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.

 

Faktanya, para peneliti telah memperdebatkan nilai dari peningkatan pendanaan pendidikan. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa ketika pendanaan diarahkan ke sekolahsekolah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan uang tersebut digunakan untuk tujuan yang penting, seperti menggaji guru berpengalaman, pekerja sosial, atau program untuk memenuhi kebutuhan akademis siswa, hal ini dapat sangat meningkatkan keberhasilan siswa.xx

 

Kesimpulan

Kekerasan senjata dan ketimpangan pendanaan di sekolah-sekolah dapat dianggap sebagai masalah yang saling terkait dalam hal menghambat pendidikan siswa karena beberapa alasan. Pertama, ketika sekolah tidak memiliki anggaran yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang dibutuhkan, seperti pendidik, hal ini juga berarti tidak ada staf keamanan untuk mengontrol siapa yang dapat masuk dan keluar dari sekolah. Namun, ini juga mencakup pekerja sosial, psikolog sekolah, dan staf yang dirancang untuk mendukung siswa dan membantu perlindungan kesehatan mental mereka setelah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Selain itu, pada bagian pertama, telah dibahas salah satu metode yang dibicarakan untuk melindungi dari kekerasan senjata di sekolah adalah dengan mempertimbangkan untuk mempersenjatai guru sebagai langkah darurat. Hal ini dapat merugikan karena beberapa alasan, karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak di sekolah dan, pada saat yang sama, dapat menghalangi guru untuk bekerja di sekolah-sekolah yang mengharuskan mereka membawa senjata untuk perlindungan.

 

Ini juga terkait dengan pembagian distrik karena faktor komunitas dan sosial ekonomi dapat memengaruhi secara tidak langsung tingkat keamanan sekolah. Sekolah-sekolah di distrik atau lingkungan yang terpinggirkan secara ekonomi mungkin menghadapi tantangan tambahan, termasuk tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan paparan terhadap kekerasan di masyarakat.

 

Penting untuk ditekankan bahwa pendanaan pendidikan dan pembagian sumber daya mungkin memainkan peran dalam menangani masalah keselamatan sekolah dan kekerasan senjata; namun, itu hanya bagian dari solusi masalah ini. Beberapa strategi lain untuk mencegah kekerasan senjata termasuk dukungan kesehatan mental oleh penasihat atau konselor di sekolah, upaya anti-bullying, dan keterlibatan komunitas. Selain itu, baik secara lokal maupun regional, pemimpin distrik dan politisi harus menangani faktor-faktor mendasar yang mungkin membuat individu resort ke kekerasan dan mengadopsi langkah-langkah kontrol senjata yang bertanggung jawab.

 

Pendidikan adalah salah satu elemen terpenting dalam perkembangan anak, dan langkahlangkah yang menghambat atau menghalangi pendidikan yang layak bagi siswa di sekolah negeri harus segera ditangani. Memastikan lingkungan sekolah yang aman dan terjamin adalah tantangan yang kompleks, dan ini membutuhkan komitmen serius di seluruh negara.

 

Referensi

  1. World Bank Data (2023) GDP (current US$) – United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
  2. World Bank Data (2023) United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/country/united-states
  3. Mitchell, T. (June 2017). The demographics of gun ownership in the U.S. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/06/22/the-demographics-of-gunownership/
  4. Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-canwe-prevent-gun-violence-in-schools/
  5. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  6. ibid.
  7. RAND. (2020, April). The effects of laws allowing armed staff in K–12 schools. RAND

Corporation. https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/laws-allowing-armed-staff-inK12-schools.html

  1. OJJDP. (n.d.). Section VII: Education Initiatives and Alternative Prevention Strategies. (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Report) https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/gun_violence/sect07.html
  2. Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/
  3. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  4. Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-canwe-prevent-gun-violence-in-schools/
  5. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  6. ibid.
  7. Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/

xvFindLaw Team (June 2016) Education Funding: State and Local Sources. FindLaw. https://www/findlaw.com/education/curriculum-standards-school-funding.com

  1. Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report).

https://hechingerreport.org/new-data-even-within-the-same-district-some-wealthy-schools-getmillions-more-than-poor-ones/

  1. Richman, T & Crain, T.P (October 2022) Uncertified teachers filling holes in schools across the South (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/uncertified-teachers-filling-holesin-schools-across-the-south/
  2. Lurye, S & Griesbach, R (September 2022) Teacher shortages are real, but not for the reason you heard (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/teacher-shortages-arereal-but-not-for-the-reason-you-heard/
  3. Wolf, Z.B (September 2022) Crises converge on American Education (CNN Politics). https://edition.cnn.com/2022/09/01/politics/us-education-schools-crisis-what-matters/index.html

xxMathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report).

https://hechingerreport.org/new-data-even-within-the-same-district-some-wealthy-schools-getmillions-more-than-poor-ones/

 

  1. World Bank Data (2023) GDP (current US$) – United States. The World Bank. HYPERLINK “https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US”https://data.worldbank.org/indi cator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
  2. World Bank Data (2023) United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/country/unitedstates iii Mitchell, T. (June 2017). The demographics of gun ownership in the U.S. Pew Research Center.

https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/06/22/the-demographics-of-gun-ownership/ iv Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-can-we-preventgun-violence-in-schools/ v Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ vi ibid. vii RAND. (2020, April). The effects of laws allowing armed staff in K–12 schools. RAND Corporation. https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/laws-allowing-armed-staff-in-K12-schools.html

viii OJJDP. (n.d.). Section VII: Education Initiatives and Alternative Prevention Strategies. (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Report) https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/gun_violence/sect07.html ix Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/ x Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ xi Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-can-we-preventgun-violence-in-schools/ xii Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ xiii ibid. xiv Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/ xv FindLaw Team (June 2016) Education Funding: State and Local Sources. FindLaw. https://www/findlaw.com/education/curriculum-standards-school-funding.com xvi Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/new-data-evenwithin-the-same-district-some-wealthy-schools-get-millions-more-than-poor-ones/ xvii Richman, T & Crain, T.P (October 2022) Uncertified teachers filling holes in schools across the South (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/uncertified-teachers-filling-holes-inschools-across-the-south/ xviii Lurye, S & Griesbach, R (September 2022) Teacher shortages are real, but not for the reason you heard (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/teacher-shortages-are-real-but-not-for-thereason-you-heard/ xix Wolf, Z.B (September 2022) Crises converge on American Education (CNN Politics). https://edition.cnn.com/2022/09/01/politics/us-education-schools-crisis-what-matters/index.html xx Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/new-data-evenwithin-the-same-district-some-wealthy-schools-get-millions-more-than-poor-ones/

Tantangan Pendidikan di Amerika Serikat

Ditulis oleh Dimitrios Chasouras & Jimena Villot Lopez

 

Pendahuluan

Amerika Serikat adalah salah satu negara terkaya di dunia, dengan PDB mencapai 25 triliun dolar AS pada tahun 2022.i Namun, pada tahun 2020, pengeluaran untuk pendidikan hanya sebesar 12,7% dari total belanja pemerintah.ii Alokasi anggaran ini mencerminkan sistem pendanaan sekolah di AS, di mana dukungan keuangan berasal dari pendapatan pemerintah dan sumber daya lokal, yang mengikat anggaran sekolah pada masing-masing distrik. Model pendanaan seperti ini menciptakan kesenjangan besar dalam akses pendidikan bagi siswa. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih makmur, dengan tingkat kemiskinan yang rendah, mendapatkan dana jauh lebih besar per siswa dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah yang kurang mampu secara ekonomi. Dampak dari kesenjangan ini semakin terlihat nyata dalam kehidupan siswa dan capaian akademik mereka.

 

Isu lain yang dibahas dalam artikel ini adalah maraknya kekerasan bersenjata di sekolah, yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan di Amerika Serikat. Terbatasnya sumber daya dan meningkatnya kekhawatiran akan keamanan akibat kekerasan bersenjata menciptakan ancaman yang kompleks terhadap kesejahteraan dan keselamatan siswa di seluruh negeri. Kedua isu ini akan dibahas secara terpisah, dengan menguraikan kompleksitas yang menyertainya serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya, atau setidaknya meminimalkan dampaknya. Penting untuk diingat bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam perkembangan anak, sehingga permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius. Dukungan dari pemerintah dan otoritas lokal juga sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komprehensif—seperti perencanaan anggaran, peningkatan sistem keamanan, dan layanan kesehatan mental—demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun etnis.

 

Kekerasan Senjata Api dan Dampaknya di Sekolah

Dengan sekitar 50% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu senjata api terdaftar, serta lonjakan besar dalam produksi senjata,iii kasus kekerasan bersenjata meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir—baik di lingkungan rumah maupun ruang publik, termasuk area sekolah. Insiden-insiden ini mencakup bunuh diri, penyerangan, hingga penembakan massal di sekolah, dan telah menjadikan senjata api sebagai penyebab utama kematian anak-anak dan remaja. Sekitar 76% penembakan di sekolah dilakukan oleh siswa yang memperoleh senjata dari rumah sendiri atau kerabat dekat.iv Dibandingkan negaranegara berpenghasilan tinggi lainnya, anak-anak usia 5–14 tahun di AS memiliki kemungkinan 21 kali lebih tinggi untuk menjadi korban tembakan, sementara remaja usia 15– 24 tahun berisiko 23 kali lebih besar.v Setiap tahunnya, sekitar 4.000 anak dan remaja (usia 0–19 tahun) tewas tertembak, dan 15.000 lainnya mengalami luka—rata-rata 53 anak tertembak setiap hari. Data tersebut menggarisbawahi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dan kompleks, yang berdampak luas terhadap kehidupan anak-anak, remaja, dan orang dewasa di Amerika Serikat. Dampak kekerasan bersenjata tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh keluarga, teman dekat, dan para saksi. Para penyintas kerap mengalami gangguan psikologis seperti rasa takut yang berkepanjangan dan PTSD (post-traumatic stress disorder)vi, yang dapat memicu perilaku agresif maupun penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba.

 

Untuk mengatasi kekerasan senjata di sekolah, beberapa negara bagian di AS telah membuat undang-undang yang mengizinkan orang-orang tertentu membawa senjata di area sekolah— bahkan dalam beberapa kasus, hal ini diwajibkan.vii Meskipun begitu, sekolah, kampus, dan universitas tetap memiliki hak untuk menetapkan aturan sendiri terkait keamanan senjata, misalnya apakah staf sekolah boleh membawa senjata atau tidak. Namun karena jumlah kasus terus meningkat, pemerintah daerah tetap mendorong kebijakan semacam ini. Sebagian besar upaya yang dilakukan selama ini bersifat reaktif atau hanya merespons setelah kejadian terjadi. Contohnya seperti membuat poster atau kampanye visual, melibatkan orang dewasa dan teman sebaya dalam kegiatan pendampingan.viii Dari semua pendekatan itu, solusi berbasis komunitas dianggap paling cocok karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah atau wilayah. Sayangnya, tidak semua daerah punya cukup dana untuk menjalankan program seperti ini.

 

Dampak dari kebijakan dan program yang telah disebutkan sebelumnya belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap kasus kekerasan senjata di sekolah. Sebagian besar siswa justru merasa semakin terancam dan tidak aman.ix Sekolah-sekolah yang menerapkan program keamanan senjata, mengizinkan kepemilikan senjata, atau melibatkan aparat keamanan menghadapi beban biaya tambahan yang sulit mereka tanggung. Sementara itu, siswa yang mengikuti simulasi penembakan mengalami tekanan mental yang lebih besar, seperti depresi, stres, kecemasan, dan rasa takut akan kematian.

 

Beberapa peneliti justru menemukan bahwa undang-undang kepemilikan senjata yang lebih ketat dapat memberikan dampak positif, seperti berkurangnya jumlah siswa yang bolos sekolah karena merasa tidak aman, siswa yang membawa senjata, dan siswa yang terluka akibat kekerasan.x

 

Namun, tantangan dan solusi terkait kekerasan senjata ini tidak berdampak secara merata pada semua kelompok siswa.xi Misalnya, remaja kulit hitam 17 kali lebih mungkin meninggal karena pembunuhan dan 13 kali lebih mungkin dirawat di rumah sakit akibat penyerangan bersenjata dibandingkan remaja kulit putih. Sementara itu, remaja Latinx 2,7 kali lebih mungkin meninggal karena pembunuhan.xii Statistik ini tetap berlaku bahkan di negara bagian dan kota yang sama, menunjukkan bahwa beberapa kelompok etnis menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Kebijakan yang tidak merata dan kurangnya investasi di wilayahwilayah tertentu telah membuat komunitas Afrika-Amerika dan Latinx kesulitan menjalankan program-program di atas atau memberi pendampingan bagi korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kemiskinan, dan pengangguran—yang justru memperparah kasus kekerasan senjata dalam beberapa tahun terakhir.xiii

 

Grafik dari CDC, Wonder.

 

Meski undang-undang keamanan senjata telah diterapkan, siswa Afrika-Amerika justru cenderung merasa lebih terancam dengan keberadaan senjata dan aparat keamanan di lingkungan sekolah dibandingkan kelompok lainnya.xiv Sebaliknya, siswa kulit putih— meskipun memiliki risiko kematian akibat kekerasan bersenjata yang lebih rendah—lebih rentan mengalami bunuh diri jika terdapat senjata api di rumah atau di lingkungan sekolah. Kekerasan senjata jelas menjadi tantangan bagi siswa di seluruh Amerika Serikat, namun setiap komunitas dan kelompok etnis mengalami bentuk dan tingkat ancaman yang berbedabeda. Perbedaan ini berdampak nyata pada performa sekolah secara keseluruhan, termasuk dalam hal kehadiran, nilai ujian, tingkat kelulusan, rasa aman, dan persepsi terhadap ancaman.

 

Dampak Kekurangan Dana terhadap Proses Pembelajaran

Guru-guru berdemonstrasi sebagai protes untuk pendanaan pendidikan di Los Angeles. Foto oleh LaTerrian McIntosh di Unsplash.

 

Sejak abad ke-19 di Amerika Serikat, sekolah-sekolah umum sebagian besar didanai melalui sumber-sumber lokal dan negara bagian, dengan sumber utama pendanaan lokal berasal dari pajak properti yang dibayar oleh distrik sekolah di setiap komunitas.xv Ini berarti bahwa uang yang digunakan untuk mendanai sebuah sekolah di distrik tertentu berasal dari pajak properti yang dibayar oleh pemilik rumah di distrik yang sama. Keuntungannya adalah bahwa sistem ini memastikan kontrol lokal, yang berarti anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas khusus sekolah-sekolah di masing-masing distrik. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan.

 

Pendanaan pendidikan sangat bergantung pada pajak properti, yang mengakibatkan kesenjangan antara sekolah-sekolah di kawasan kaya dan kurang mampu. Model pendanaan ini telah membuat banyak sekolah kesulitan untuk menyediakan sumber daya dan peluang yang dibutuhkan oleh siswa. Sekolah-sekolah di lingkungan kaya, atau bahkan yang memiliki lebih sedikit siswa berpenghasilan rendah, menerima pendanaan yang jauh lebih besar per siswa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang memiliki jumlah siswa berpenghasilan rendah yang lebih besar. Sebagai contoh, pada tahun 2020 di Illinois, Golfview Elementary School melayani 550 siswa, di mana 86% di antaranya dianggap berpenghasilan rendah. Di sisi lain, Algonquin Lakes Elementary memiliki 425 siswa, dengan kurang dari 50% di antaranya yang berpenghasilan rendah, dan Algonquin menerima lebih dari $2.000 lebih banyak per siswa dibandingkan dengan

Golfview setiap tahunnya.xvi Hal ini berarti bahwa kebutuhan pendidikan anak-anak di Algonquin memiliki kemungkinan lebih besar untuk terpenuhi, meningkatkan pengalaman pendidikan mereka, sementara siswa di Golfview menghadapi ketertinggalan yang signifikan.

 

Salah satu konsekuensi lain dari kesenjangan pendanaan di berbagai daerah adalah kompensasi yang tidak memadai yang diterima oleh pendidik di sekolah-sekolah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, banyak guru yang bekerja di beberapa pekerjaan sekaligus. Tuntutan untuk mendapatkan upah yang layak semakin keras karena pendidik yang berdedikasi perlu dapat mengalokasikan seluruh energi mereka untuk pekerjaan mereka, bukan khawatir tentang stabilitas keuangan mereka. Ini lebih dari sekadar kompensasi yang adil.

 

Kekurangan guru menyebabkan masalah yang lebih besar di sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah yang lebih kaya, dengan siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi, cenderung mempekerjakan guru yang lebih berpengalaman dan berkualitas, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak biaya. Sejak pandemi, sekolah-sekolah kesulitan untuk merekrut guru yang berkualitas, dan sebagian besar sekolah dengan siswa berpenghasilan rendah tidak mampu membayar gaji guru yang berpengalaman, yang sangat mengurangi jumlah pelamar potensial untuk posisi guru.xvii Karena hal ini, beberapa negara bagian mulai merendahkan persyaratan kualifikasi, memungkinkan guru yang tidak bersertifikat untuk mengisi posisi yang kosong, yang berdampak pada pendidikan anak-anak. Christopher Blair, mantan pengawas Bullock County, Alabama, dikutip pada 2022 menyatakan bahwa “ketika Anda memiliki guru yang tidak bersertifikat, darurat, atau kurang berpengalaman, siswa berada di kelas yang tidak akan memberikan tingkat ketelitian dan pengalaman kelas yang seharusnya mereka dapatkan.”xviii

 

Konsekuensi dari kekurangan guru ini meluas hingga ke kelas yang terlalu padat, yang menyulitkan guru untuk memberikan perhatian dan dukungan secara individu kepada siswa. Pada 2022, CNN mengunjungi sebuah sekolah di luar Phoenix, di mana seorang guru melaporkan harus mengajar lebih dari 70 siswa di kelas biologi-nya.xix Hal ini memberikan dampak negatif bagi siswa, karena menghambat perhatian yang lebih personal, tetapi juga bagi guru, karena bisa menyebabkan kelelahan dan stres karena harus fokus pada begitu banyak siswa sekaligus. Selain itu, buku pelajaran yang sudah usang dan kekurangan perlengkapan kelas tetap menjadi masalah yang sering ditemui di sekolah-sekolah dengan dana terbatas.

 

Seperti yang terlihat dari analisis sebelumnya, model pendanaan untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan yang serius dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di seluruh negeri. Model ini memiliki keuntungan, seperti kontrol lokal dan sumber pendapatan yang konsisten bagi komunitas, namun kelemahannya jauh lebih besar. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih kaya atau yang memiliki lebih sedikit siswa berpenghasilan rendah menerima dana yang jauh lebih besar per siswa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Perbedaan finansial ini menyebabkan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan peluang, yang pada gilirannya memperparah ketidaksetaraan pendidikan.

 

Masalah mendesak lain yang muncul akibat kurangnya dana adalah kompensasi yang tidak memadai untuk guru, yang memaksa mereka untuk bekerja di beberapa pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk fokus sepenuhnya pada pengajaran. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit guru berpengalaman yang akan memilih bekerja dalam kondisi seperti itu dan lebih memilih sekolah yang lebih kaya atau beralih ke pekerjaan di bidang lain. Akibatnya, sekolah-sekolah dengan jumlah siswa berpenghasilan rendah yang lebih banyak akan kesulitan mempertahankan guru yang berkualitas. Ditambah dengan kelas yang terlalu padat, buku pelajaran yang sudah usang, dan kekurangan perlengkapan, masalah-masalah ini secara keseluruhan menimbulkan tantangan besar bagi pendidikan siswa di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat. Menutup kesenjangan pendanaan dan mengatasi kekurangan guru adalah langkah penting untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.

 

Faktanya, para peneliti telah memperdebatkan nilai dari peningkatan pendanaan pendidikan. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa ketika pendanaan diarahkan ke sekolahsekolah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan uang tersebut digunakan untuk tujuan yang penting, seperti menggaji guru berpengalaman, pekerja sosial, atau program untuk memenuhi kebutuhan akademis siswa, hal ini dapat sangat meningkatkan keberhasilan siswa.xx

 

Kesimpulan

Kekerasan senjata dan ketimpangan pendanaan di sekolah-sekolah dapat dianggap sebagai masalah yang saling terkait dalam hal menghambat pendidikan siswa karena beberapa alasan. Pertama, ketika sekolah tidak memiliki anggaran yang diperlukan untuk mempekerjakan staf yang dibutuhkan, seperti pendidik, hal ini juga berarti tidak ada staf keamanan untuk mengontrol siapa yang dapat masuk dan keluar dari sekolah. Namun, ini juga mencakup pekerja sosial, psikolog sekolah, dan staf yang dirancang untuk mendukung siswa dan membantu perlindungan kesehatan mental mereka setelah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Selain itu, pada bagian pertama, telah dibahas salah satu metode yang dibicarakan untuk melindungi dari kekerasan senjata di sekolah adalah dengan mempertimbangkan untuk mempersenjatai guru sebagai langkah darurat. Hal ini dapat merugikan karena beberapa alasan, karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak di sekolah dan, pada saat yang sama, dapat menghalangi guru untuk bekerja di sekolah-sekolah yang mengharuskan mereka membawa senjata untuk perlindungan.

 

Ini juga terkait dengan pembagian distrik karena faktor komunitas dan sosial ekonomi dapat memengaruhi secara tidak langsung tingkat keamanan sekolah. Sekolah-sekolah di distrik atau lingkungan yang terpinggirkan secara ekonomi mungkin menghadapi tantangan tambahan, termasuk tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan paparan terhadap kekerasan di masyarakat.

 

Penting untuk ditekankan bahwa pendanaan pendidikan dan pembagian sumber daya mungkin memainkan peran dalam menangani masalah keselamatan sekolah dan kekerasan senjata; namun, itu hanya bagian dari solusi masalah ini. Beberapa strategi lain untuk mencegah kekerasan senjata termasuk dukungan kesehatan mental oleh penasihat atau konselor di sekolah, upaya anti-bullying, dan keterlibatan komunitas. Selain itu, baik secara lokal maupun regional, pemimpin distrik dan politisi harus menangani faktor-faktor mendasar yang mungkin membuat individu resort ke kekerasan dan mengadopsi langkah-langkah kontrol senjata yang bertanggung jawab.

 

Pendidikan adalah salah satu elemen terpenting dalam perkembangan anak, dan langkahlangkah yang menghambat atau menghalangi pendidikan yang layak bagi siswa di sekolah negeri harus segera ditangani. Memastikan lingkungan sekolah yang aman dan terjamin adalah tantangan yang kompleks, dan ini membutuhkan komitmen serius di seluruh negara.

 

Referensi

  1. World Bank Data (2023) GDP (current US$) – United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
  2. World Bank Data (2023) United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/country/united-states
  3. Mitchell, T. (June 2017). The demographics of gun ownership in the U.S. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/06/22/the-demographics-of-gunownership/
  4. Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-canwe-prevent-gun-violence-in-schools/
  5. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  6. ibid.
  7. RAND. (2020, April). The effects of laws allowing armed staff in K–12 schools. RAND

Corporation. https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/laws-allowing-armed-staff-inK12-schools.html

  1. OJJDP. (n.d.). Section VII: Education Initiatives and Alternative Prevention Strategies. (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Report) https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/gun_violence/sect07.html
  2. Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/
  3. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  4. Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-canwe-prevent-gun-violence-in-schools/
  5. Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-ofgun-violence-on-children-and-teens/
  6. ibid.
  7. Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/

xvFindLaw Team (June 2016) Education Funding: State and Local Sources. FindLaw. https://www/findlaw.com/education/curriculum-standards-school-funding.com

  1. Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report).

https://hechingerreport.org/new-data-even-within-the-same-district-some-wealthy-schools-getmillions-more-than-poor-ones/

  1. Richman, T & Crain, T.P (October 2022) Uncertified teachers filling holes in schools across the South (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/uncertified-teachers-filling-holesin-schools-across-the-south/
  2. Lurye, S & Griesbach, R (September 2022) Teacher shortages are real, but not for the reason you heard (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/teacher-shortages-arereal-but-not-for-the-reason-you-heard/
  3. Wolf, Z.B (September 2022) Crises converge on American Education (CNN Politics). https://edition.cnn.com/2022/09/01/politics/us-education-schools-crisis-what-matters/index.html

xxMathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report).

https://hechingerreport.org/new-data-even-within-the-same-district-some-wealthy-schools-getmillions-more-than-poor-ones/

 

  1. World Bank Data (2023) GDP (current US$) – United States. The World Bank. HYPERLINK “https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US”https://data.worldbank.org/indi cator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
  2. World Bank Data (2023) United States. The World Bank. https://data.worldbank.org/country/unitedstates iii Mitchell, T. (June 2017). The demographics of gun ownership in the U.S. Pew Research Center.

https://www.pewresearch.org/social-trends/2017/06/22/the-demographics-of-gun-ownership/ iv Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-can-we-preventgun-violence-in-schools/ v Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ vi ibid. vii RAND. (2020, April). The effects of laws allowing armed staff in K–12 schools. RAND Corporation. https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/laws-allowing-armed-staff-in-K12-schools.html

viii OJJDP. (n.d.). Section VII: Education Initiatives and Alternative Prevention Strategies. (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Report) https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/gun_violence/sect07.html ix Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/ x Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ xi Everytown for Gun Safety Support Fund. (July 2023). How can we prevent gun violence in American schools? Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/how-can-we-preventgun-violence-in-schools/ xii Everytown for Gun Safety Support Fund. (May 2019). The impact of gun violence on children and teens. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/the-impact-of-gunviolence-on-children-and-teens/ xiii ibid. xiv Everytown for Gun Safety Support Fund. (2020, December). The danger of guns on campus. Everytown Research & Policy. https://everytownresearch.org/report/guns-on-campus/ xv FindLaw Team (June 2016) Education Funding: State and Local Sources. FindLaw. https://www/findlaw.com/education/curriculum-standards-school-funding.com xvi Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/new-data-evenwithin-the-same-district-some-wealthy-schools-get-millions-more-than-poor-ones/ xvii Richman, T & Crain, T.P (October 2022) Uncertified teachers filling holes in schools across the South (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/uncertified-teachers-filling-holes-inschools-across-the-south/ xviii Lurye, S & Griesbach, R (September 2022) Teacher shortages are real, but not for the reason you heard (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/teacher-shortages-are-real-but-not-for-thereason-you-heard/ xix Wolf, Z.B (September 2022) Crises converge on American Education (CNN Politics). https://edition.cnn.com/2022/09/01/politics/us-education-schools-crisis-what-matters/index.html xx Mathewson T.G (October 2020) New data: Even within the same district, some wealthy schools get millions more than poor ones (The Hechinger Report). https://hechingerreport.org/new-data-evenwithin-the-same-district-some-wealthy-schools-get-millions-more-than-poor-ones/

 

(Indonesian) Educational Challenges in Canada

Warisan Kolonialisme, Diskriminasi, dan Tingginya Biaya Hidup:

Area yang Perlu Ditingkatkan dalam Sistem Pendidikan Kanada

Ditulis oleh Enes Gisi

Kanada adalah negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan salah satu PDB (Produk Domestik Bruto) tertinggi di dunia. Namun, di balik kekayaan ini, terdapat ketimpangan yang mendalam dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Hambatan-hambatan dalam pendidikan ini tidak selalu terbatas pada gedung sekolah, karena masyarakat Pribumi di Kanada masih merasakan dampak dari masa kolonial hingga hari ini. Tantangan lain dalam pendidikan termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, ketidakamanan pangan, dan kurangnya tempat tinggal bagi mahasiswa. Mengatasi tantangan-tantangan ini menjadi sulit karena terdapat tiga tingkat pemerintahan – federal, provinsi, dan kota – yang masing-masing bertanggung jawab atas sebagian dari masalah tersebut. Mengambil tindakan yang cepat dan efektif menjadi tantangan bagi birokrasi Kanada. Terkadang, tingkat pemerintahan melemparkan tanggung jawab satu sama lain, sehingga warga Kanada bingung tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab.

Anak-anak di Fort Simpson Indian Residential School memegang surat bertuliskan “Selamat tinggal,” Fort Simpson, Northwest Territories, 1922. Foto oleh JF Moran. Perpustakaan dan Arsip Kanada di Wikimedia Commons.

Akses Pendidikan bagi Masyarakat Pribumi di Kanada

Untuk memahami mengapa sistem pendidikan masyarakat Pribumi mengalami banyak masalah, penting untuk menyelidiki ketidakadilan historis yang mereka alami. Masyarakat Pribumi (juga disebut sebagai “Aboriginal peoples”) adalah penduduk asli dari tanah yang sekarang kita kenal sebagai Kanada. Penjajahan terhadap tanah ini dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan penjajah Inggris dan Prancis. Masyarakat Pribumi disebut sebagai “biadab” dan dianggap “kurang beradab” dibandingkan dengan orang Kanada keturunan Eropa (“Lower Education”, 2023). Sejak awal abad ke-17, berbagai bentuk sistem pendidikan mulai didirikan (Gordon & White, 2014). Sistem awal yang dibentuk oleh penjajah Prancis dirancang untuk mengasimilasi masyarakat Pribumi ke dalam budaya Prancis. Awalnya, penjajah Inggris bersekutu dengan masyarakat Pribumi untuk melawan Prancis dan Amerika. Namun, kebijakan mereka kemudian berubah, dengan tujuan yang sama: “mensivilisasi” masyarakat Pribumi. Hingga tahun 1951, anak-anak Pribumi dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka dan ditempatkan di sekolah asrama, di mana mereka dilarang berbicara dalam bahasa asli mereka dan menjalankan budaya mereka, semua demi “mengembalikan” mereka dari “keadaan barbar” (Wilson, 1986, hlm. 66, dikutip dalam Gordon & White, 2014). Mereka menerima pendidikan yang berkualitas rendah dan mengalami kekerasan fisik, emosional, serta seksual (White & Peters, 2009 dikutip dalam Gordon & White, 2014). Saat kembali ke rumah, mereka tidak lagi mampu menjalin hubungan dengan keluarga maupun msayarakat non-Pribumi. (“What Is The Root Cause Of Indigenous Education Issues”, 2015). Sekolah asrama terakhir ditutup pada tahun 1996, namun warisan kolonialisme dan kelalaian pemerintah federal masih mempengaruhi anak-anak Pribumi hingga kini.

Perumahan

Masyarakat Adat memiliki tingkat tunawisma yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata warga Kanada (“Inadequate Housing And Crowded Living Conditions”, 2023). Namun, masalah kekurangan perumahan ini mungkin lebih erat kaitannya dengan keberhasilan siswa. Hampir 25 persen anak masyarakat Adat di bawah usia 15 tahun tinggal di keluarga berpenghasilan rendah, dua kali lipat dibandingkan anak-anak non-masyarakat adat (“Inadequate Housing And Crowded Living Conditions”, 2023). Salah satu dampaknya adalah banyak keluarga tinggal di rumah yang terlalu kecil untuk kebutuhan mereka. Siswa Pribumi yang tinggal di rumah yang penuh sesak mungkin tidak bisa tidur cukup atau belajar dengan tenang. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental, prestasi sekolah, serta prospek pendidikan lanjutan dan pekerjaan mereka.

Tingkat Kelulusan

Tingkat kelulusan sekolah menengah anak-anak masyarakat adat yang tinggal di wilayah reservasi (tanah yang dikhususkan untuk masyarakat First Nations) hanya sebesar 24 persen. Angka ini awalnya disalahartikan oleh pemerintah Kanada yang merilis laporan dengan menyebut angka 46 persen (Coates, 2022). Perhitungan tersebut tidak memperhitungkan siswa yang putus sekolah antara kelas 9 dan 11. Menurut laporan dari Auditor Jenderal Kanada, pemerintah Kanada juga lalai dalam tanggung jawab pelaporannya terkait pendidikan masyarakat adat, hanya melaporkan 6 dari 23 hasil pendidikan yang seharusnya dilaporkan (Office of the Auditor General of Canada, 2018).

Meskipun anak-anak masyarakat Pribumi yang tinggal di luar reservasi umumnya memiliki prospek pendidikan yang lebih baik dibandingkan yang tinggal di dalam reservasi, tingkat kelulusan mereka tetap lebih rendah dibandingkan anak-anak non-Pribumi. Menurut laporan tahun 2021, tingkat kelulusan tepat waktu dari sekolah provinsi di Saskatchewan adalah 88,7 persen. Di antara para siswa tersebut, tingkat kelulusan tepat waktu siswa Pribumi hanya 44,7 persen (Clemett, 2023).

Dalam pendidikan tinggi, data juga menunjukkan ketimpangan. Masyarakat First Nations, salah satu dari tiga kelompok dalam populasi Pribumi, memiliki tingkat penyelesaian atau partisipasi terbaru dalam pendidikan tinggi sebesar 37 persen. Sebagai perbandingan, angka ini mencapai 72 persen pada individu non-Pribumi (Layton, 2023).

Mahasiswa, mantan perdana menteri British Columbia, mantan menteri British Columbia, dan pemimpin masyarakat adat berkumpul di sekitar api unggun. Gambar dari Flickr oleh @bchovphotos.

Pendanaan dan Sumber Daya Sekolah

 

Banyak siswa Pribumi bersekolah dalam kondisi yang sulit dan membutuhkan dukungan tambahan dari sistem pendidikan. Sebagian besar siswa Pribumi di wilayah reservasi tidak dapat melanjutkan studi mereka tanpa dukungan dari sekolah atau intervensi langsung (Coates, 2022). Di sebagian besar sekolah di Kanada, mungkin 80 persen siswa dapat berhasil tanpa layanan berbasis sekolah atau intervensi. Namun, sejumlah besar siswa Pribumi di wilayah reservasi, terkadang satu dari tiga atau lebih, membutuhkan dukungan yang ekstensif dari sekolah mereka agar bisa berhasil.

Kemampuan sekolah di wilayah reservasi untuk menyediakan layanan kepada siswa mereka terbatas karena kurangnya pendanaan dari pemerintah federal. Sekolah First Nations menerima pendanaan per siswa 30 persen lebih rendah dibandingkan sekolah lainnya (Dart, tanpa tahun). Hal ini menyebabkan satu hal yang jelas: anak-anak Pribumi dirugikan. Mereka tidak memiliki banyak akses terhadap pekerja sosial, profesional kesehatan mental, dan pengajar pendidikan khusus. Alethea Wallace, mantan kepala sekolah Alexis School, sebuah sekolah First Nation, menjelaskan bagaimana kurangnya pendanaan berdampak pada sekolah (Hampshire, tanpa tahun). Ia mengatakan bahwa sekolah tidak dapat menawarkan program seni, drama, dan musik karena keterbatasan dana. Sekolah juga tidak memiliki laboratorium sains atau komputer. Beberapa bagian sekolah digunakan untuk keperluan lain: perpustakaan dan kantor petugas kebersihan dijadikan ruang kelas. Kristina Alexis, seorang siswa dari sekolah tersebut, mengatakan bahwa kelasnya menggabungkan dua kelas dalam satu ruangan, dengan dua guru mengajar mata pelajaran yang berbeda. Kelas-kelas terlalu penuh, dan sebagian besar ruang kelas dibagi antara dua tingkat kelas.

Evan Taypotat, mantan kepala sekolah Chief Kahkewistahaw Community School, dan kini kepala Kahkewistahaw First Nation, mengatakan “Pendanaan rata-rata untuk anak di wilayah reservasi sekitar $6.800 (Dart, t.t). Sementara itu, pendanaan untuk anak di Broadview, yang hanya sekitar 10 menit jauhnya, adalah $11.000.” Kenaikan pendanaan federal untuk sekolah reservasi dibatasi hanya 2 persen per tahun, lebih rendah dari tingkat inflasi di Kanada. Ada dua isu utama yang saat ini diperjuangkan oleh pemimpin Pribumi: memperoleh kendali atas alokasi dana pendidikan federal dan memperjuangkan lebih banyak pendanaan agar setara dengan sekolah lain. Memberikan kendali kepada masyarakat First Nations atas bagaimana uang tersebut dibelanjakan dapat memungkinkan mereka menerapkan sistem yang lebih sesuai dengan budaya mereka.

Seorang siswa menindas teman sekelasnya yang sedang duduk di mejanya. Foto oleh proyek RDNE Stock

dari Pexels.

 

Rasisme, Eksklusi, dan Kekerasan di Sekolah

 

Sebuah laporan komprehensif tahun 2023 dari Children First Canada menunjukkan bahwa perundungan dan kekerasan di antara anak-anak Kanada telah menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan mereka. Siswa menghindari pergi ke toilet karena takut dibully, bahkan jika harus mengotori diri mereka. Perundungan terjadi di sekolah maupun secara daring. Laporan ini menyebutkan bahwa 7 dari 10 siswa usia 15 hingga 17 tahun mengalami perundungan. Kekerasan dan ujaran kebencian masih menjadi masalah besar di lingkungan sekolah dan olahraga.

Sebagian besar siswa penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dan eksklusi. Menurut laporan tahun 2022 dari New Brunswick Office of the Child, Youth, and Seniors’ Advocate, hanya 1 dari 5 siswa penyandang disabilitas yang merasa memiliki rasa kebersamaan, dan mereka sering merasa tidak aman di sekolah. Partisipasi mereka dalam olahraga juga lebih rendah dibandingkan teman-teman mereka.

Jacqueline, seorang siswi Yahudi-Kanada di Toronto, mengatakan ia mengalami antisemitisme karena beberapa orang membuat referensi kepada Hitler atau menggambar simbol swastika. Ia mengatakan tindakan ini dianggap lucu oleh sebagian orang. Ia merasa pendidikan Holocaust di sekolah tidak cukup untuk melawan konten kebencian yang beredar di internet.

Statistik kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan 2022 dari Canadian Centre for Child Protection, antara 2017 hingga 2021, “setidaknya 548 anak dan remaja” dari TK hingga kelas 12 “mengalami tindakan bermuatan seksual oleh 252 personel sekolah”, dan 38 orang dikenakan tuntutan pidana terkait konten digital ilegal yang melibatkan anak di bawah umur.

Siswa beragama dari Quebec menghadapi tantangan diskriminatif akibat arahan dari Menteri Pendidikan Quebec, Bernard Drainville, yang melarang “segala bentuk aktivitas keagamaan” di sekolah dan pusat pendidikan lainnya. Menurut tuntutan hukum terhadap larangan tersebut, siswa Muslim telah berdoa di area khusus di sekolah selama berbulan-bulan tanpa masalah. Seorang ayah dari siswa Muslim di Quebec mengatakan bahwa anaknya kini harus berdoa diam-diam, tanpa tahu apa konsekuensinya jika ketahuan.

Pekerja yang menangani keranjang makanan. Gambar melalui Flickr, oleh @bcgovphotos.

Ketidakamanan Pangan

 

Kanada adalah satu-satunya negara G7 yang tidak memiliki program makanan sekolah nasional. Banyak siswa Kanada bergantung pada program makanan yang dibiayai oleh provinsi dan lembaga amal. Satu dari lima, atau sekitar satu juta siswa, menerima bantuan dalam bentuk makanan dan camilan. Seorang asisten pendidikan di Ontario mengatakan bahwa beberapa siswa tidak akan bisa datang ke sekolah jika tidak disediakan makanan. Lembaga amal yang bekerja sama dengan sekolah mengatakan bahwa permintaan yang meningkat membebani anggaran mereka. Anak-anak kulit hitam dan Pribumi di luar reservasi lebih mungkin mengalami ketidakamanan pangan dibandingkan anak-anak kulit putih.

Keterjangkauan Pendidikan Tinggi

 

Tingginya biaya hidup membuat mahasiswa tidak mampu membayar makanan dan sewa tempat tinggal. Lebih dari 60% mahasiswa melaporkan penghasilan kurang dari 20.000 dolar per tahun, dan hampir 3 dari 4 mahasiswa (72%) mengalokasikan 30% atau lebih dari pendapatan mereka untuk membayar sewa. Pusat Kesehatan Mental dan Kecanduan menyatakan bahwa ada krisis kekurangan tempat tinggal yang terjangkau di Kanada. Mateusz, perwakilan Serikat Mahasiswa Universitas Calgary, mengatakan bahwa universitas tidak bertanggung jawab karena menerima terlalu banyak mahasiswa tanpa menyediakan perumahan. Ia mengatakan bahwa harga sewa melonjak dan menyebutkan adanya krisis tempat tinggal. Beberapa mahasiswa bahkan tinggal di dalam mobil mereka di Calgary. Ada juga mahasiswa yang hanya bisa menemukan tempat tinggal di daerah terpencil, sehingga perjalanan ke kampus menjadi masalah. Selain itu, dua dari lima mahasiswa mengalami ketidakamanan pangan, lebih dari setengahnya hanya mampu membeli makanan berkualitas rendah, dan satu dari enam mahasiswa mengatakan mereka pernah tidak makan sama sekali selama beberapa hari.

Kesimpulan dan Rekomendasi

 

Hak masyarakat Pribumi dilindungi oleh hukum internasional, yang paling utama melalui Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) Kanada merupakan langkah penting ke arah yang benar. Ini adalah inisiatif pemerintah yang bertugas mengumpulkan kesaksian dari korban sistem sekolah asrama. Komisi ini membantu menciptakan kesadaran publik dan mendorong tindakan lebih lanjut untuk berdamai dengan masyarakat Pribumi. Jack Harris, mantan anggota parlemen dari Partai Demokratik Nasional, menyebutkan bahwa catatan buruk Kanada dalam hak masyarakat Pribumi bisa menjadi salah satu alasan mengapa Kanada gagal meraih kursi sementara di Dewan Keamanan PBB pada 2020. Menyediakan alat hukum dan material yang diperlukan kepada komunitas Pribumi untuk menawarkan pendidikan berkualitas yang sesuai budaya mereka harus menjadi prioritas Kanada.

Tantangan besar lainnya adalah meningkatnya biaya hidup. Semakin banyak mahasiswa yang mengalami ketidakamanan pangan dan tempat tinggal – dua hal yang seharusnya tidak menjadi kekhawatiran saat menempuh pendidikan tinggi. Dari mahasiswa yang tinggal di mobil hingga yang tinggal di rumah padat penghuni, tingginya biaya hidup di Kanada berdampak pada kesejahteraan mereka. Pinjaman dan hibah mahasiswa yang lebih baik, serta lebih banyak asrama dari universitas, dapat menjadi solusi.

Referensi

  • Alphonso, C. (2023, March 15). With food costs soaring and no national program, Canadian schools struggle to feed students. The Globe and Mail.

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-school-food-programs-rising-costs/

  • Cameron, A. C., Grant, R., Kemle, A. (2023, August 16). Living in the Red. Canadian Alliance of Student Associations.

https://assets.nationbuilder.com/casaacae/pages/3587/attachments/original/1692213033/Livin gInTheRed.pdf?1692213033

  • Center for Addiction and Mental Health. (2022, February). Housing and Mental Health

Policy Framework. Center for Addiction and Mental Health. https://www.camh.ca/-

/media/files/pdfs—public-policy-submissions/housing-policy-framework-pdf.pdf

  • Children First Canada. (2023, August). Top 10 Threats to Childhood in Canada. Children

First Canada. https://childrenfirstcanada.org/wp-content/uploads/2023/08/Raising-Canada2023_V1d.pdf

  • Clemett, T. (2023, June). Report of the Provincial Auditor to the Legislative Assembly of Saskatchewan. Provincial Auditor of Saskatchewan.

https://auditor.sk.ca/pub/publications/public_reports/2023/Volume%201/2023-report-volume-

1.pdf

  • Coates, K. (2022, May 18). Indigenous education can and must be fixed: Ken Coates for Inside Policy. Macdonald-Laurier Institute. https://macdonaldlaurier.ca/indigenous-educationcan-and-must-be-fixed-ken-coates-for-inside-policy/
  • Dart, C. First Nations Schools Are Chronically Underfunded. CBC Docs.

https://www.cbc.ca/cbcdocspov/features/first-nations-schools-are-chronically-underfunded

  • Derworiz, C. (2023, August 26). University students struggling to find housing amid affordability crisis. Global News. https://globalnews.ca/news/9921724/university-studentshousing-affordability-crisis/
  • Feith, J. (2023, June 13). Quebec’s school prayer ban infringes on religious rights, groups argue. Montreal Gazette. https://montrealgazette.com/news/quebec/groups-challenge-quebecschool-prayer-ban-in-court
  • Gordon, C. E., White, J. P. (2014). Indigenous Educational Attainment in Canada. The International Indigenous Policy Journal, 5(3). DOI:10.18584/iipj.2014.5.3.6 ● Hampshire, G. Alexis School. CBC News.

https://www.cbc.ca/news2/interactives/gradingthegap/alexis.html

  • Harris, K. (2020, June 18). Canada loses its bid for seat on UN Security Council. CBC News. https://www.cbc.ca/news/politics/united-nations-security-council-canada-1.5615488
  • Indigenous Corporate Training Inc. (2015, April 8). What Is The Root Cause Of Indigenous Education Issues. Indigenous Corporate Training Inc. https://www.ictinc.ca/blog/what-is-theroot-cause-of-indigenous-education-issues
  • Indigenous Corporate Training Inc. (2023, February 28). Inadequate Housing And Crowded Living Conditions – #3 Of 8 Key Issues. Indigenous Corporate Training Inc.

https://www.ictinc.ca/blog/inadequate-housing-3-of-8-key-issues

  • Indigenous Corporate Training Inc. (2023, January 31). Lower Education – #2 Of 8 Key Issues For Indigenous Peoples In Canada. Indigenous Corporate Training Inc.

https://www.ictinc.ca/blog/lower-education-2-of-8-key-issues

  • Kaufmann, B. (2023, July 12). ‘Living in cars’: U of C students face worsening housing shortage. Calgary Herald. https://calgaryherald.com/news/local-news/living-in-cars-u-of-cstudents-face-worsening-housing-shortage
  • Layton, J. (2023, June 21). First Nations youth: Experiences and outcomes in secondary and postsecondary learning. Statistics Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/81-599x/81-599-x2023001-eng.pdf?st=r2KEXQZ0
  • Office of the Auditor General of Canada. (2018, April 11). Report 5—Socio-economic Gaps on First Nations Reserves—Indigenous Services Canada. Office of the Auditor General of Canada. https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201805_05_e_43037.html
  • Office of the Child, Youth and Seniors’ Advocate. (2022, 21 June). Advocate Releases Office of the Child Report. New Brunswick Canada.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2022.06.0328.html

  • Tran, P. (2023, July 12). University of Calgary Students’ Union pushes for affordable housing as rents rise. Global News. https://globalnews.ca/news/9825799/university-of-calgarystudents-housing-insecure/
  • Wong, J. (2022, November 3). Antisemitic conspiracies are rampant online. Students, experts share how to combat them. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/educationantisemitism-socialmedia-1.6636739

 

 

 

Tantangan Pendidikan di Papua Nugini

Ditulis oleh Fenna Eelkema

Pendahuluan

Papua Nugini adalah negara indah yang terdiri dari 600 pulau dan berpenduduk 10 juta jiwa. Ada lebih dari 800 bahasa berbeda yang digunakan di Papua Nugini, menjadikannya salah satu negara dengan bahasa paling beragam di dunia. Setelah dijajah oleh berbagai negara selama 250 tahun, Papua Nugini akhirnya merdeka pada tahun 1975. Sejak memperoleh kemerdekaan tersebut, Papua Nugini berupaya memberikan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas bagi anak-anaknya. Terlepas dari upaya-upaya ini, Papua Nugini masih menghadapi tantangan pendidikan, seperti rendahnya angka literasi, tingginya angka putus sekolah, dan kekurangan guru. Selain itu, sekolah tidak dapat diakses oleh semua anak karena alasan keuangan, kesehatan, atau geografis.

Pendidikan di Papua Nugini

Di Papua Nugini, perjalanan menuju penyediaan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas telah mengalami beberapa transformasi selama lima puluh tahun terakhir. Pada tahun 1973, tonggak penting dicapai dengan berdirinya sistem pendidikan nasional terpadu yang pertama. Sistem ini mengadopsi struktur 6+4+2, dimana siswa menyelesaikan enam tahun di sekolah dasar, empat tahun di sekolah menengah atas, dan terakhir, dua tahun di sekolah menengah nasional atau langsung masuk perguruan tinggi. Terlepas dari niatnya, sistem yang kaku ini membatasi otonomi siswa dalam pembelajarannya, dan sektor pendidikan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada tahun 1990an, Papua Nugini membentuk sistem pendidikan baru sebagai respons terhadap kebutuhan akan perubahan. Strukturnya diubah menjadi 3+6+4, dengan tiga tahun di sekolah dasar, enam tahun di sekolah menenangah pertama, dan empat tahun di sekolah menengah atas. Pergeseran ini bertujuan untuk menerapkan kurikulum berbasis hasil yang dirancang untuk menyelaraskan pendidikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, tantangan tetap ada, dan sistem pendidikan ini kesulitan mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu pada tahun 2021 terjadi transformasi lagi; struktur 1+6+6 yang baru diperkenalkan, menguraikan kurikulum yang dimulai dengan satu tahun Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini, diikuti oleh enam tahun pendidikan dasar dan tambahan enam tahun pendidikan menengah. Ciri khas dari struktur ini adalah mengadopsi kurikulum berbasis standar, menguraikan tolok ukur pembelajaran yang tepat bagi siswa dan memberikan pedoman yang jelas kepada pendidik untuk strategi pengajaran dan penilaian. Diharapkan struktur baru ini akan membantu meningkatkan pendidikan Papua Nugini bagi semua anak.

Tingkat literasi yang rendah

Rendahnya angka melek huruf di Papua Nugini telah menjadi kekhawatiran sejak lama; meskipun telah terjadi perbaikan dalam dua dekade terakhir, masih ada lebih dari tiga juta orang yang buta huruf. Pada tahun 2000, tingkat melek huruf adalah 57 persen; pada tahun 2010 sebesar 61%; dan pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 63 persen. Kombinasi keragaman bahasa dan sumber daya yang tidak memadai turut menyebabkan permasalahan yang sudah berlangsung lama ini.

Tingginya angka putus sekolah juga menjadi alasan rendahnya angka melek huruf. Sekitar seperempat anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun tidak bersekolah, dan tingkat transisi siswa sekolah dasar ke sekolah menengah pertama hanya 56%. Tekanan ekonomi/kemiskinan, tanggung jawab keluarga, atau sulitnya akses sekolah menjadi beberapa faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah.

Untuk menurunkan angka putus sekolah, beberapa sekolah menengah telah mulai menggunakan konsep FODE (Flexible Open Distance Education) atau Pendidikan Jarak Terbuka Fleksibel, yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar ruang kelas konvensional dengan fleksibilitas; siswa diperbolehkan untuk belajar sesuai keinginan mereka di komunitas mereka, sehingga membebaskan mereka dari keterbatasan pusat kota. Program ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan lebih dari 80.000 siswa kembali bersekolah.

Ingat: selalu ada sesuatu yang bisa membuat Anda tersenyum di dunia ini. Foto oleh Vika Chartier pada Unsplash

Kualitas pendidikan di daerah terpencil

Geografi Papua Nugini yang unik dan banyaknya daerah terpencil membuat penyediaan pendidikan berkualitas ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ini menjadi sulit. Kunci pendidikan yang berkualitas adalah guru yang berkualitas. Sayangnya, terdapat kekurangan guru di seluruh Papua Nugini; Kekurangan ini sangat parah bahkan menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 10.000 posisi pengajar yang kosong, dan sebagian besar lowongan tersebut berada di daerah terpencil. Menarik guru ke daerah-daerah terpencil terbukti merupakan perjuangan yang berat. Meskipun inisiatif-inisiatif seperti ‘tunjangan sekolah jarak jauh’ dan beasiswa telah dilakukan untuk mendorong para guru bekerja di daerah-daerah terpencil, rendahnya motivasi dan keengganan untuk bekerja di daerah-daerah terpencil telah berkontribusi pada kekurangan guru yang terus-menerus. Ada pula laporan guru yang berhak menerima tunjangan tersebut namun tidak menerimanya; hal ini membuat beberapa guru enggan melakukan pekerjaan terbaik mereka.

Banyak guru juga belum menerima pelatihan dalam jabatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana. Pemerintah selama ini mengandalkan donatur untuk membiayai, namun anggarannya tidak mencukupi. Selain itu, tidak ada struktur atau tempat pelatihan reguler untuk mendukung guru di sekolah. Saat ini, ketika sistem pendidikan sedang bertransformasi menjadi kurikulum berbasis standar 1+6+6, sangatlah penting bagi para guru untuk menerima pelatihan yang tepat agar dapat menerapkan kurikulum tersebut dengan tepat.

Masalah keuangan adalah alasan lain mengapa terjadi permasalahan di daerah terpencil. Keluarga-keluarga di daerah miskin dan terpencil seringkali tidak mampu membayar biaya sekolah, yang jumlahnya mencapai lebih dari setengah pendapatan mereka. Meskipun sebagian biaya sekolah dihapuskan oleh pemerintah pusat pada tahun 1993, sekolah masih mengenakan sejumlah biaya, sehingga menimbulkan hambatan keuangan yang menghambat akses yang adil terhadap pendidikan. Selain itu, kota-kota besar di wilayah perkotaan biasanya memiliki sekolah menengah setempat, sedangkan siswa di daerah terpencil sering kali bergantung pada sekolah berasrama provinsi; menyekolahkan anak Anda ke sekolah berasrama biasanya memerlukan biaya yang lebih besar, sehingga membuat keluarga tersebut mengalami kemunduran yang lebih signifikan.

Kemiskinan dan Pelayanan Kesehatan

Banyak anak di Papua Nugini menghadapi tantangan terkait kesehatan. Beberapa tantangan kesehatan ini berasal dari kemiskinan, yang secara tidak proporsional berdampak pada daerah terpencil dan pedesaan yang dimana 85 persen penduduknya tinggal.

Salah satu tantangan kesehatannya adalah cakupan imunisasi di Papua Nugini terhenti sekitar 60 persen selama hampir sepuluh tahun. Hal ini menempatkan anak-anak pada risiko terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan melalui vaksinasi. Selain itu, bagi banyak orang, sulitnya mengakses sanitasi dan air minum yang bersih; Hal ini membuat merka sulit untuk selalu menjaga kebersihan sehingga menyebabkan penyakit menular mudah menyebar di kalangan anak-anak.

Malnutrisi adalah masalah kesehatan lainnya di Papua Nugini, yang menjadi penyebab hampir separuh kematian balita. Hampir setengah dari seluruh anak berusia 6 hingga 59 bulan (5 tahun) mengalami pertumbuhan terhambat, yang mengindikasikan kekurangan gizi kronis selama periode kritis perkembangan. Stunting tidak hanya membahayakan peluang anak untuk bertahan hidup namun juga membahayakan kesehatan umum dan pertumbuhan kognitif anak, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang.

Permasalahan lainnya adalah, bagi banyak orang, fasilitas kesehatan tidak mudah diakses. Rasio dokter terhadap penduduknya adalah satu dokter untuk setiap 17.068 orang, dibandingkan dengan Australia misalnya yang rasionya adalah satu dokter untuk setiap 302 orang. Selain itu, 90% dokter berada di daerah perkotaan, sedangkan 85% penduduknya tinggal di daerah pedesaan, sehingga jumlah dokter di daerah pedesaan tersebut semakin sedikit. Anak-anak sering kali tinggal berjam-jam jauhnya dari klinik kesehatan terdekat, harus menempuh perjalanan yang sulit dengan berjalan kaki, naik perahu, atau menggunakan transportasi lokal yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya aksesibilitas ini memperburuk kesulitan anak-anak dalam memperoleh perawatan medis penting dan perawatan lainnya.

Karena letak geografisnya, Papua Nugini sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan angin topan. Peristiwa ini mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu layanan kesehatan, dan meningkatkan kerentanan yang ada.

Untuk mengatasi tantangan kesehatan ini, Papua Nugini harus fokus pada peningkatan layanan kesehatan umum, peningkatan cakupan imunisasi, promosi gizi yang lebih baik, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, dan penguatan kesiapsiagaan bencana. Dengan melakukan hal ini, Papua Nugini dapat mengambil langkah signifikan untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan menjanjikan bagi anak-anaknya.

Kesimpulan

Kesimpulannya, lanskap pendidikan di Papua Nugini ditandai dengan kemajuan dan tantangan yang terus-menerus. Sistem pendidikan telah mengalami banyak perubahan, dari struktur yang kaku menjadi pendekatan berbasis hasil. Penerapan struktur 1+6+6 baru-baru ini menunjukkan harapan untuk kurikulum yang lebih sukses. Namun, tantangan dalam pelatihan guru masih ada, yang mungkin berdampak pada hasil kurikulum baru ini.

Rendahnya angka literasi dan tingginya angka putus sekolah terus menghambat kemajuan. Inisiatif seperti Pendidikan Jarak Terbuka Fleksibel (FODE) telah menunjukkan potensi dalam mengatasi angka putus sekolah, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan setiap anak mempunyai kesempatan untuk belajar.

Kurangnya guru yang berkualitas, khususnya di daerah terpencil, menjadi kendala besar karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika ada guru yang berkualitas. Upaya untuk menarik guru ke wilayah ini cukup efektif namun tidak sepenuhnya berhasil.

Hambatan keuangan, masalah kesehatan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan juga menambah tantangan tersebut. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan lingkungan belajar yang lebih sehat dan sukses bagi anak-anak.

Papua Nugini telah mencapai kemajuan signifikan dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas. Meskipun perjalanan masih panjang, bangsa ini dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anaknya dengan berupaya dan bekerja sama dengan berbagai organisasi.

Sumber

Papua New Guinea, Education and Literacy. UNESCO. Retrieved from: https://uis.unesco.org/en/country/pg.

Musoke, F. Taking WASH to hard-to-reach schools in Papua New Guinea (2023) UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/stories/taking-wash-hard-reach-schools-papua-new-guinea.

Papua New Guinea; Education, UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/what-we-do/education.

Sanitation in PNG: Estimating impacts and investments required to meet targets (2022) UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/media/2886/file/Sanitation in PNG.pdf.

Kara, A. Challenges of rural schools highlighted (2017) LOOP. Retrieved from: https://www.looppng.com/png-news/challenges-rural-schools-highlighted-67895.

Transforming education through FODE (2023) LOOP. Retrieved from: https://www.looppng.com/png-news/transforming-education-through-fode-121794.

Papua New Guinea: Educational System – overview, Education State University. Retrieved from: https://education.stateuniversity.com/pages/1166/Papua-New-Guinea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html.

Devette-Chee, K. Illiteracy: A growing concern in Papua New Guinea (2021) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/images/Publications/Spotlight_Vol_14_Issue_7.pdf.

Goro, J. Is Papua New Guinea ready to implement the new 1+6+6 basic education system? (2021) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/index.php/news-events/research-corner/226-is-papua-new-guinea-ready-to-implement-the-new-1-6-6-basic-education-system.

Children in Papua New Guinea; a fair chance for every child, UNICEF. Retrieved from: https://www.unicef.org/png/children-papua-new-guinea.

Papua New Guinea; Health and Human wellbeing (2013) World Vision. Retrieved from: https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/global-education-png-nutrition.pdf?sfvrsn=2089ee3c_2.

Papua New Guinea tackling the maternal health crisis (2011) The New Humanitarian. Retrieved from: https://www.thenewhumanitarian.org/report/94352/papua-new-guinea-tackling-maternal-health-crisis.

Teacher shortage in PNG hurting rural students (2016) Radio New Zealand. Retrieved from: https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/302786/teacher-shortage-in-png-hurting-rural-students.

Devette-Chee, K. The challenges teachers in Papua New Guinea continue to face (2022) The National Research Institute. Retrieved from: https://pngnri.org/images/Publications/Spotlight_Vol_15_Issue_1.pdf.

featured image Bendera Papua Nugini. “Kumul” terbang tinggi pada 16 September 2022 melintasi Southern Cross. Foto oleh Spencer Wungin pada Unsplash

Beyond the Madinah: Membongkar Tantangan Pendidikan Maroko

Ditulis oleh Anastasia Bagration-Gruzinski

Maroko merupakan negara Afrika Utara yang berbatasan dengan Samudera Atlantik, Laut Mediterania, dan Aljazair. Negara ini memiliki populasi lebih dari 36 juta orang, menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar kelima di Afrika. Meskipun Maroko adalah salah satu negara paling makmur dan stabil secara politik di kawasan ini, Maroko masih menghadapi beberapa tantangan pendidikan.

Menurut UNESCO, angka literasi di Maroko adalah 73%, dengan angka literasi 66% untuk perempuan dan angka literasi 79% untuk laki-laki. Meskipun angka ini merupakan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dimana daerah pedesaan memiliki tingkat literasi yang lebih rendah. Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian, dengan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat prestasi pendidikan.

Dalam artikel ini, kami akan mengkaji tantangan pendidikan yang dihadapi Maroko, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Anak-anak sekolah mengagumi gerhana di Maroko. Foto oleh Universe Awareness

Tantangan yang Dihadapi Sistem Pendidikan Maroko

Kualitas Pendidikan

Salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi sistem pendidikan Maroko adalah kualitas pendidikan. Banyak siswa Maroko kesulitan dengan keterampilan dasar membaca dan menulis, yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat prestasi. Menurut World Bank, hanya 36% siswa Maroko yang bersekolah di sekolah dasar menyelesaikan pendidikan menengah.

Kurangnya pendidikan yang berkualitas antara lain disebabkan oleh kurangnya guru yang berkualitas, khususnya di daerah pedesaan. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Nasional, Pelatihan Kejuruan, Pendidikan Tinggi, dan Penelitian Ilmiah Maroko, terdapat kekurangan lebih dari 60.000 guru di negara tersebut. Kekurangan ini mengakibatkan ukuran kelas menjadi lebih besar, sehingga menyulitkan guru untuk memberikan perhatian individual kepada setiap siswa.

Akses terhadap Pendidikan

Meskipun pendidikan merupakan hal yang wajib di Maroko, banyak anak-anak, terutama yang berada di daerah pedesaan, tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Menurut laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF), sekitar 200.000 anak-anak Maroko berusia antara 7 dan 13 tahun tidak bersekolah. Anak perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampaknya, dan banyak keluarga yang lebih memilih untuk membiarkan anak perempuan mereka tetap di rumah untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau menikahkan mereka di usia muda.

Selain itu, kemiskinan merupakan hambatan besar terhadap pendidikan di Maroko, karena banyak keluarga yang tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dan seragam, serta transportasi ke dan dari sekolah.

Kurikulum dan Metode Pengajaran

Sistem pendidikan Maroko telah dikritik karena kurikulum dan metode pengajarannya yang ketinggalan jaman. Kurikulum yang ada saat ini tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja modern dan tidak membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil di abad ke-21.

Selain itu, metode pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah Maroko sering kali sudah ketinggalan jaman dan sangat bergantung pada pembelajaran menghafal dan mengandalkan ingatan semata. Pendekatan ini tidak mendorong pemikiran kritis atau kreativitas, yang merupakan keterampilan penting di dunia saat ini yang berubah dengan cepat.

Ketimpangan Gender

Ketidaksetaraan gender merupakan tantangan besar dalam sistem pendidikan Maroko. Meskipun pemerintah telah mencapai kemajuan dalam mendorong pendidikan anak perempuan, masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam hal partisipasi dan prestasi. Menurut laporan UNESCO, angka partisipasi murni sekolah dasar untuk anak perempuan di Maroko adalah 87%, dibandingkan dengan 93% untuk anak laki-laki. Selain itu, tingkat prestasi anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, dan angka putus sekolah lebih tinggi.

Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru

Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru adalah salah satu solusi paling penting terhadap tantangan pendidikan di Maroko. Pemerintah Maroko harus memberikan lebih banyak kesempatan pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan mempelajari pendekatan baru dalam mengajar.

Selain itu, pemerintah harus memberikan insentif kepada guru untuk bekerja di daerah pedesaan dengan memberikan mereka gaji, perumahan, dan tunjangan lainnya yang lebih baik. Pendekatan ini akan membantu mengatasi kekurangan guru berkualitas di daerah pedesaan dan memberikan siswa akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas.

Anak-anak di ruang kelas di Maroko. Foto oleh Antonio Cinotti.

Solusi untuk Tantangan Pendidikan di Maroko

Berinvestasi dalam Pelatihan Guru

Salah satu solusi paling penting terhadap tantangan pendidikan di Maroko adalah berinvestasi dalam pelatihan guru. Pemerintah Maroko harus memberikan lebih banyak kesempatan pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan mempelajari pendekatan baru dalam mengajar.

Selain itu, pemerintah harus memberikan insentif kepada guru untuk bekerja di daerah pedesaan dengan memberikan mereka gaji, perumahan, dan tunjangan lainnya yang lebih baik. Pendekatan ini akan membantu mengatasi kekurangan guru berkualitas di daerah pedesaan dan memberikan siswa akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas.

Dasar Hukum Penyelesaiannya:

Menurut Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas pendidikan.” Hak atas pendidikan juga diakui dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Kedua perjanjian ini mengakui hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia mendasar yang harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang gender, kelas sosial, atau lokasi geografis.

Memperluas Akses terhadap Pendidikan

Untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan di Maroko, pemerintah harus mempertimbangkan penerapan kebijakan yang menargetkan anak-anak dari latar belakang kurang beruntung. Kebijakan ini mungkin mencakup program bantuan keuangan, seperti beasiswa atau subsidi, untuk membantu keluarga menutupi biaya pendidikan.

Pemerintah Maroko juga dapat bermitra dengan organisasi non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses pendidikan di daerah pedesaan. Pendekatan ini dapat mencakup pembangunan sekolah baru, menyediakan transportasi ke dan dari sekolah, dan memastikan bahwa sekolah memiliki akses terhadap sumber daya dan materi yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan berkualitas.

Pemutakhiran Kurikulum dan Metode Pengajaran

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maroko, pemerintah harus memperbarui kurikulum dan metode pengajaran agar selaras dengan kebutuhan angkatan kerja modern. Hal ini dapat melibatkan penggabungan keterampilan yang lebih praktis, seperti kemampuan komputer, ke dalam kurikulum. Pemerintah juga harus mendorong pembelajaran berbasis proyek, yang mendorong pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dibandingkan menghafal.

Lebih lanjut, pemerintah Maroko dapat berkolaborasi dengan organisasi internasional, seperti UNESCO, untuk mengembangkan materi pengajaran dan kurikulum baru yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan siswa Maroko.

Menutup Kesenjangan Gender

Maroko telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mendorong pendidikan anak perempuan, namun masih terdapat kesenjangan gender dalam hal partisipasi dan prestasi. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah harus fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan, khususnya di daerah pedesaan.

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi keluarga yang menyekolahkan putrinya, seperti beasiswa atau subsidi. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kampanye kesadaran yang mempromosikan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan mengatasi sikap budaya yang menghalangi anak perempuan mengakses pendidikan.

Kerjasama Internasional

Kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan pendidikan di Maroko. Pemerintah Maroko dapat berkolaborasi dengan organisasi internasional, seperti World Bank dan UNESCO, untuk mendapatkan pendanaan bagi inisiatif pendidikan dan mendapatkan akses terhadap keahlian dan sumber daya.

Selain itu, pemerintah Maroko dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi tantangan pendidikan serupa. Misalnya, Maroko dapat melihat negara-negara tetangganya, seperti Tunisia dan Aljazair, yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan.

Kesimpulan

Sistem pendidikan Maroko menghadapi beberapa tantangan, termasuk kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran, serta ketidaksetaraan gender. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi tantangan ini, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak Maroko memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maroko, pemerintah harus berinvestasi dalam pelatihan guru, memperluas akses terhadap pendidikan, memperbarui kurikulum dan metode pengajaran, dan menutup kesenjangan gender dalam partisipasi dan prestasi. Selain itu, kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, dan pemerintah Maroko harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi internasional dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi tantangan pendidikan serupa.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Maroko dapat meningkatkan prospek generasi mudanya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi negaranya.

 

Bibliografi

“Country Profile: Morocco.” UNESCO UIS. Accessed March 25, 2023. https://uis.unesco.org/en/country/ma.

“Education in Morocco.” World Bank. Accessed March 25, 2023. https://www.worldbank.org/en/country/morocco/brief/education-in-morocco.

“Education and Training Monitor 2021: Morocco.” European Commission. Accessed March 25, 2023. https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/monitor2021-ma_en.pdf.

“Girls’ Education in Morocco.” UNICEF. Accessed March 25, 2023. https://www.unicef.org/morocco/en/girls-education-morocco.

“Global Education Monitoring Report 2021: The Power of Education for Development.” UNESCO. Accessed March 25, 2023. https://en.unesco.org/gem-report/report/2021/power-education-development.

“In Morocco, Early Marriage and School Dropout are Closely Linked.” UNICEF. Accessed March 25, 2023. https://www.unicef.org/morocco/en/morocco-early-marriage-and-school-dropout-are-closely-linked.

“Morocco: Education for All 2015 National Review.” UNESCO. Accessed March 25, 2023. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/pdf/Morocco-EFA-2015-National-Review-EN.pdf.

“Morocco Education Fact Sheet.” USAID. Accessed March 25, 2023. https://www.usaid.gov/morocco/fact-sheets/morocco-education-fact-sheet.

“Morocco: Gender Parity Index for Gross Enrollment Ratio in Primary Education.” World Bank. Accessed March 25, 2023. https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRSC.FM.ZS?locations=MA.

“Morocco: Teacher Shortage Hampers Education.” World Bank. Accessed March 25, 2023. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/24/morocco-teacher-shortage-hampers-education.

“Report on the Situation of Women and Girls in Rural Morocco.” United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Accessed March 25, 2023. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/rural-morocco-report-on-the-situation-of-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=2835.

“The Education System in Morocco.” Moroccan Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education, and Scientific Research. Accessed March 25, 2023. http://www.men.gov.ma/En/Pages/default.aspx.

“The Moroccan Constitution of 2011.” ConstitutionNet. Accessed March 25, 2023. https://constitutionnet.org/country/morocco.